Jangan Ngutang ke Tetangga, Karena Sekarang UMKM Bisa Ngutang di OVO

JAKARTA - OVO kini membuka akses permodalan kepada UMKM di Indonesia. Tujuannya, untuk mendukung UMKM di tengah pandemi Covid-19 agar tetap bertahan dan bahkan maju. BACA JUGA : Heboh Belanja Mistery Box di Marketplace, Hasilnya Random, Terkadang Juga Zonk

VP Lending OVO Natasha Ardiani mengungkapkan bahwa di Indonesia masih banyak orang yang belum percaya meminjam uang dari layanan keuangan digital, tidak terkecuali para pelaku UMKM.

”Mereka lebih suka untuk meminjam uang ke saudara, tetangga, bank, bahkan rentenir,” katanya.

”Tidak sedikit juga dari mereka yang lebih memilih untuk menggadaikan barang ke industri gadai. Padahal, layanan keuangan digital memberikan banyak kemudahan saat peminjaman, lebih transparan, lebih mudah diakses dan lebih terjangkau,” ia menambahkan.

Natasha menyebut pihaknya ingin meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan digital yang benar-benar bisa diakses dengan mudah secara digital.

Terkait UMKM, Natasha menyebutkan bila bisnis lending saat ini sangat dibutuhkan oleh mereka karena para pelaku UMKM banyak yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. BACA JUGA : Cuma Rp65 Juta, Tak Heran Mobil Listrik Wuling Ini Terlaris di China

”OVO sangat mendukung agar para pelaku UMKM bisa terus melanjutkan usaha mereka dan bisa naik kelas menjadi usaha yang lebih besar,” beber Natasha.

Lewat kerja sama dengan Taralite sejak 2017, platform pembayaran digital OVO ingin menjawab kesulitan akses pembiayaan yang selama ini dialami oleh para pelaku UMKM, sehingga mereka akan mendapatkan layanan kredit yang lebih mudah diakses, transparan dan dapat membantu permodalan.

Faktanya, saat ini pelaku UMKM ada 64,2 juta dengan daya serap 97% tenaga kerja dunia usaha di Indonesia. Sayangnya, lebih dari 70% pelaku UMKM tidak dapat mengakses pinjaman modal. Padahal modal penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan ekspansi.

Ini karena penetrasi layanan keuangan yang belum merata di Indonesia. Sebanyak 77% orang Indonesia masih ‘tidak memiliki rekening bank (unbanked)’ atau ‘belum secara maksimal melakukan transaksi keuangan (underbanked)’.