Indonesia Pasar Digital Besar, Pakar: Agar Berdaulat, Digital Harus Diatur UU
Selasa, 29 September 2020 - 09:34 WIB
Karena itu, dia mendorong Indonesia berdaulat di bidang digital. "Tidak ada di teritori Indonesia yang boleh melakukan kegiatan yang tidak tunduk kepada konstitusi legislasi dan regulasi. Kalau dia tunduk pada perjanjian, kan tetap perjanjian hukum dan undang-undang bagi pembuatnya," ungkap Danrivanto.
Lebih lanjut dijelaskan, UU Penyiaran sangat sulit direvisi kalau dilakukan secara normal. Yakni, melalui proses legislasi di DPR yang memakan waktu sangat lama.
Dia menilai langkah uji materi Undang-Undang No 32/Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan dua stasiun televisi milik MNC Group , yaitu RCTI dan iNews ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat. Karena MK bukan lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi lembaga yudikatif yang nantinya akan memberikan artikulasi terhadap undang-undang yang sudah ada, sehingga undang-undang tersebut tidak bertabrakan dengan norma lainnya.
"Normanya pasal ini apa sih sebenarnya? Kalau sudah pas, maka tidak akan bertentangan dengan undang-undang," kata Danrivanto.
Staf Ahli Komisi III DPR , Agus Budianto, mengatakan, kemudahan dan tingginya jumlah pengguna internet memang perlu mendapat perhatian. Dia pun setuju media berbasis internet juga diatur agar tidak membahayakan generasi bangsa ke depan, karena mengakses situs-situs terlarang.
"Memang untuk hal seperti ini perlu diatur. Kan rentan sekali, semua masyarakat Indonesia pegang HP (ponsel), dapat dengan mudah mengakses video. Kalau tidak diatur, moral bangsa jadi taruhannya," ujar Agus. (Baca juga: Meriam London Gagal Runtuhkan Benteng Liverpool )
Lebih lanjut dijelaskan, UU Penyiaran sangat sulit direvisi kalau dilakukan secara normal. Yakni, melalui proses legislasi di DPR yang memakan waktu sangat lama.
Dia menilai langkah uji materi Undang-Undang No 32/Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan dua stasiun televisi milik MNC Group , yaitu RCTI dan iNews ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat. Karena MK bukan lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi lembaga yudikatif yang nantinya akan memberikan artikulasi terhadap undang-undang yang sudah ada, sehingga undang-undang tersebut tidak bertabrakan dengan norma lainnya.
"Normanya pasal ini apa sih sebenarnya? Kalau sudah pas, maka tidak akan bertentangan dengan undang-undang," kata Danrivanto.
Staf Ahli Komisi III DPR , Agus Budianto, mengatakan, kemudahan dan tingginya jumlah pengguna internet memang perlu mendapat perhatian. Dia pun setuju media berbasis internet juga diatur agar tidak membahayakan generasi bangsa ke depan, karena mengakses situs-situs terlarang.
"Memang untuk hal seperti ini perlu diatur. Kan rentan sekali, semua masyarakat Indonesia pegang HP (ponsel), dapat dengan mudah mengakses video. Kalau tidak diatur, moral bangsa jadi taruhannya," ujar Agus. (Baca juga: Meriam London Gagal Runtuhkan Benteng Liverpool )
(iqb)
tulis komentar anda