Kampanye Protokol Kesehatan Dilarang Kendor Gara-gara Vaksin Datang

Senin, 14 Desember 2020 - 02:55 WIB
loading...
A A A
"Selain itu apabila kita mampu memproduksi vaksin sendiri, itu akan sangat baik sehingga tidak harus tergantung kepada negara lain. Juga untuk menghemat biaya," papar Agum.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, mengungkapkan, persoalan Covid-19 harus dilihat dari semua sudut atau perspektif luas. "Sebagai antigen atau virus (lawan) yang tidak ,terlihat maka diperlukan perangkat untuk dapat menangkap keberadaannya dan memantau pergerakannya," ujarnya.

Dalam hal ini penemuan kasus (test atau case finding) dan tracing adalah perangkatnya. Ini bisa diketahui melalui kegiatan di pelayanan kesehatan dan surveilance.

Dari sudut pertahanan mengantisipasi serangan, kata Terawan, harus dilakukan peningkatan imunitas dan disiplin protokol kesehatan (3M) yang ketat dalam setiap aktivitas dengan adaptasi kebiasaan baru.

"Apabila pertahanan ditembus, mencegah jangan sampai terjadi kerusakan yang lebih besar. Yang sakit ringan dicegah jangan sampai berat, yang berat jangan sampai meninggal. Jadi diperlukan treatment yang tepat," tandas mantan Dirut RSAD Gatsu ini.

Menkes menambahkan, di sisi yang lain beredarnya hoax, perilaku tidak taat aturan, dan egoisme menjadikan bertambahnya ancaman tersebut. Pandemik yang berlangsung lama akan makin merusak semua segi kehidupan di masyarakat dan melemahkan ketahanan nasional.

"Seberapa kuat ketahanan kita di bidang kesehatan dalam menahan invasi virus ini? Melihat jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi syarat (usia dan komorbid), fasilitas kesehatan dari bawah sampai rujukan, laboratorium penunjang). Begitu juga dengan ketahanan ekonomi kita. Ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan, kepercayaan investor sampai kondisi perekonomian rakyat keseluruhan terkait lapangan kerja dan penurunan konsumsi rumah tangga," tuturnya.

Raden Pardede, menegaskan, prioritas anggaran untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat menjadi sangat penting. "Stimulus pemerintah dalam cakupan ekonomi, bansos dan UU Cipta Kerja menjadi portofolio ikut menopang perbaikan keadaan masyarakat saat digempur Pandemi COVID-19," ujarnya.

Terkait dengan birokrasi penanganan pandemik, Siti Zuhro mengingatkan perlunya kebersamaan dan keselarasan kebijakan publik antara pusat dan daerah serta sinergisitas antarkementerian dan lembaga. "Dibutuhkan juga penguatan urusan pemerintahan umum. Praktek desentralisasi dalam otonomi daerah yang mengesampingkan kepentingan politik itu yang menjadi penentu solusi mutakhir melindungi segenap bangsa Indonesia serangan pandemi yang tak berkesudahan dan mengancam ketahanan nasional kita," sarannya. (Baca juga: Ditahan Imbang Fulham, Liverpool Batal Senggol Tottenham )
(iqb)
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2519 seconds (0.1#10.140)