Kampanye Protokol Kesehatan Dilarang Kendor Gara-gara Vaksin Datang
loading...
Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas Jenderal TNI (Purn), Agum Gumelar, saat mengikuti Webinar Nasional mengangkat tema, Pandemi Covid-19 dan Ancaman Ketahanan Nasional: Solusi Komprehensit Melindungi Segenap Bangsa Indonesia. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Vaksin COVID-19 sudah tiba secara bertahap di Indonesia. Namun masyarakat diminta tetap mengedepankan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
Peringatan ini disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL-Lemhannas) dalam Webinar Nasional mengangkat tema, Pandemi Covid-19 dan Ancaman Ketahanan Nasional: "Solusi Komprehensit Melindungi Segenap Bangsa Indonesia".
Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas Jenderal TNI (Purn), Agum Gumelar, meminta seluruh alumni Lemhannas lebih peduli kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan 3 M. Yakni, memakai masker secara benar dan terus menerus, mencuci tangan dengan air dan sabun secara berkala atau handsanitizer serta menjaga jarak, dan tidak berkerumun jika bertemu satu dengan lainnya. (Baca juga: Kominfo Tegaskan Kembali Pentingnya Kedaulatan Data di Indonesia )
"IKAL Lemhannas tidak boleh apatis tetapi harus aktif, responsif, dan kontributif memberi masukan positif berikut solusi terbaik kepada Presiden di tingkat pusat dan para kepala daerah di provinsi, kabupaten dan kota di masa COVID-19 ini," kata Agum Gumelar dalam sambutannya di webinar.
Webinar turut mengundang narasumber utama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Sekretaris Eksekutif Satgas Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede, dan peneliti senior LIPI Prof Siti Zuhro.
Kegiatan ini sendiri diadakan oleh Bidang Humas dan Telematika yang dipimpin Rosita Niken Widiastuti, yang kini Staf Khusus Menkominfo. Sebelumnya dia adalah salah satu dirjen dan pernah menjabat sebagai Dirut RRI.
Lebih lanjut Agum Gumelar, mengatakan, pandemik adalah bencana kemanusiaan yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Sejak 2 Maret 2020 masuk ke Tanah Air, sampai sekarang pandemik belum berakhir. Para ahli juga tidak mengetahui kapan virus mematikan itu bisa berakhir.
"Di penghujung tahun 2020, beberapa daerah justru terdapat kecenderungan bertambahnya jumlah penduduk terpapar akibat ketidakdisiplinan masyarakat mematuhi PSBB secara utuh. Ini adalah fakta yang harus dipecahkan bersama-sama Alumni Lemhannas," kata mantan Menhub ini.
Dijelaskan Agum, pada sistem sosial budaya yang di dalamnya mengandung unsur penting seperti gagasan, nilai, dan norma yang ada pada masyarakat harus diproduksi secara positif demi memecahkan persoalan pandemik dan pemulihan ekonomi nasional. Bukan sebaliknya memberikan narasi-narasi hoax yang memperlemah imun masyarakat dan berakibat pada ketahanan nasional.
Dia pun merespons positif dan memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah yang berhasil mendatangkan vaksin Sinovac untuk segera digunakan untuk menerangi COVID-19. Yang juga penting untuk dilakukan pemerintah dan harus didukung alumni Lemhannas adalah bagaimana mengawal keamanan, efektivitas, dan mutu vaksin serta aspek kehalalannya. Dengan demikian, ketika sudah disuntikkan ke masyarakat tidak terjadi polemik.
Peringatan ini disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL-Lemhannas) dalam Webinar Nasional mengangkat tema, Pandemi Covid-19 dan Ancaman Ketahanan Nasional: "Solusi Komprehensit Melindungi Segenap Bangsa Indonesia".
Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas Jenderal TNI (Purn), Agum Gumelar, meminta seluruh alumni Lemhannas lebih peduli kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan 3 M. Yakni, memakai masker secara benar dan terus menerus, mencuci tangan dengan air dan sabun secara berkala atau handsanitizer serta menjaga jarak, dan tidak berkerumun jika bertemu satu dengan lainnya. (Baca juga: Kominfo Tegaskan Kembali Pentingnya Kedaulatan Data di Indonesia )
"IKAL Lemhannas tidak boleh apatis tetapi harus aktif, responsif, dan kontributif memberi masukan positif berikut solusi terbaik kepada Presiden di tingkat pusat dan para kepala daerah di provinsi, kabupaten dan kota di masa COVID-19 ini," kata Agum Gumelar dalam sambutannya di webinar.
Webinar turut mengundang narasumber utama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Sekretaris Eksekutif Satgas Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede, dan peneliti senior LIPI Prof Siti Zuhro.
Kegiatan ini sendiri diadakan oleh Bidang Humas dan Telematika yang dipimpin Rosita Niken Widiastuti, yang kini Staf Khusus Menkominfo. Sebelumnya dia adalah salah satu dirjen dan pernah menjabat sebagai Dirut RRI.
Lebih lanjut Agum Gumelar, mengatakan, pandemik adalah bencana kemanusiaan yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Sejak 2 Maret 2020 masuk ke Tanah Air, sampai sekarang pandemik belum berakhir. Para ahli juga tidak mengetahui kapan virus mematikan itu bisa berakhir.
"Di penghujung tahun 2020, beberapa daerah justru terdapat kecenderungan bertambahnya jumlah penduduk terpapar akibat ketidakdisiplinan masyarakat mematuhi PSBB secara utuh. Ini adalah fakta yang harus dipecahkan bersama-sama Alumni Lemhannas," kata mantan Menhub ini.
Dijelaskan Agum, pada sistem sosial budaya yang di dalamnya mengandung unsur penting seperti gagasan, nilai, dan norma yang ada pada masyarakat harus diproduksi secara positif demi memecahkan persoalan pandemik dan pemulihan ekonomi nasional. Bukan sebaliknya memberikan narasi-narasi hoax yang memperlemah imun masyarakat dan berakibat pada ketahanan nasional.
Dia pun merespons positif dan memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah yang berhasil mendatangkan vaksin Sinovac untuk segera digunakan untuk menerangi COVID-19. Yang juga penting untuk dilakukan pemerintah dan harus didukung alumni Lemhannas adalah bagaimana mengawal keamanan, efektivitas, dan mutu vaksin serta aspek kehalalannya. Dengan demikian, ketika sudah disuntikkan ke masyarakat tidak terjadi polemik.
Lihat Juga :
