CEO Telegram yang Ditangkap Dikabarkan Punya Harta Rp238 Triliunan

PARIS - CEO sekaligus pendiri Telegram, Pavel Durov, ditangkap oleh polisi Prancis saat mendarat di Bandara Bourget, pada Sabtu (24/8/2024). Kabar tersebut disampaikan oleh media asal Prancis, TF1 TV dan BFM TV tanpa menyebutkan sumbernya.


TF1 dan BFM mengatakan bahwa penyelidikan difokuskan pada kurangnya moderator di Telegram. Polisi menganggap bahwa situasi ini memungkinkan aktivitas kriminal terus berlanjut di aplikasi berbagi pesan tersebut.

Dilaporkan oleh TF1 dalam laman resminya, Durov sedang bepergian dengan jet pribadinya. Disebutkan juga bahwa ia telah menjadi sasaran surat perintah penangkapan di Prancis.

Pria berusia 39 tahun itu diketahui tengah melakukan perjalanan dari Azerbaijan dan ditangkap sekitar pukul 8 malam waktu setempat. Durov diperkirakan akan hadir di pengadilan pada hari Minggu (25/8/2024).

Durov, yang diperkirakan oleh Forbes memiliki kekayaan sebesar 15,5 miliar dolar AS (Rp238,7 triliun), meninggalkan Rusia pada tahun 2014 setelah ia menolak untuk mematuhi tuntutan untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial VK miliknya, yang ia jual.

Lantas, siapa Pavel Durov hingga membuatnya menjadi buronan di seluruh dunia?

Melansir berbagai sumber, Durov merupakan pendiri Telegram yang sangat berpengaruh di Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet, dengan menduduki peringkat sebagai salah satu platform media sosial utama setelah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Wechat.

Pada 2014 lalu, Durov memilih untuk meninggalkan Rusia dan menjadi warga negara Prancis pada Agustus 2021. Pada 2017, ia memindahkan basis Telegram ke Dubai, dan menurut media Prancis ia juga telah menerima kewarganegaraan Uni Emirat Arab.

Selain itu, Durov juga tercatat sebagai warga negara St. Kitts dan Nevis, negara dua pulau di Karibia. Hal ini setelah Rusia memblokir Telegram pada 2018, setelah aplikasi tersebut menolak mematuhi perintah pengadilan untuk memberikan layanan keamanan negara akses ke pesan terenkripsi penggunanya.

Tindakan tersebut tidak banyak berpengaruh pada ketersediaan Telegram di sana, namun memicu protes massal di Moskow dan kritik dari LSM.

Namun, meningkatnya popularitas Telegram telah mendorong pengawasan ketat dari beberapa negara di Eropa, termasuk Prancis, mengenai masalah keamanan dan pelanggaran data.

Pada Mei, regulator teknologi Uni Eropa mengatakan bahwa mereka telah menghubungi Telegram. Saat itu, platform tersebut mendekati kriteria penggunaan utama yang dapat membuat Telegram tunduk pada persyaratan yang lebih ketat berdasarkan undang-undang konten online UE yang penting.

“Saya lebih suka bebas daripada menerima perintah dari siapa pun,” kata Durov kepada jurnalis Amerika Serikat, Tucker Carlson, pada April lalu, tentang keluarnya dia dari Rusia dan mencari rumah untuk perusahaannya yang mencakup tugas di Berlin, London, Singapura, dan San Francisco.