Mengapa Sekelas Pusat Data Nasional bisa Bobol Diserang Ransomware?
loading...
Dampak ransomware sangat besar dan menimbulkan kerugian yang luar biasa masif. Foto: ist
A
A
A
JAKARTA - Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menyoroti serangan ransomware jenis Branchiper terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 dan meminta tebusan fantastis Rp131,3 miliar untuk memulihkan data yang dienkripsi.
“Kejadian ini luar biasa. Karena data center sekelas PDN yang mengelola ribuan virtual machine (VM) bisa sampai terkena ransomware,” ungkapnya.
Ia menyebut, akan mengerikan jika data tersebut kemudian berhasil diambil oleh penyerang. “Jika data berhasil diambil, artinya ransomware berhasil bercokol di sistem untuk jangka waktu yang lama. Berhari-hari, sehingga sempat menyalin data server. Itu yang harus jadi pertanyaan dan evaluasi. Kok bisa, pengelola bisa kecolongan seperti ini,” ungkapnya.
Alfons menilai, pemerintah harus mengevaluasi pemeilihan vendor agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. “Kalau bisa Kominfo jadi pengawas murni. Jangan terlibat pada operasional. Karena wasit sebaiknya jangan jadi pemain,” ungkapnya.
Alfons juga mengimbau hendaknya pengelolaan data diserahkan kepada pihak yang kompeten seperti penyedia cloud lokal. “Misalnya Biznet, CBN, atau yang lain dalam asosiasi pengelolaan cloud,” ungkapnya.
Menurut Alfons, jika terjadi sesuatu maka pengelola cloud ini bisa dimintai pertanggungjawabannya baik finansial atau hukum.
“Kalau sudah ada konsekuensi seperti itu tentunya pengelola cloud PDN tidak akan ceroboh seperti hari ini. Kok bisa Disaster Recovery dan Business Continuity separah ini,”beberAlfons.
“Kejadian ini luar biasa. Karena data center sekelas PDN yang mengelola ribuan virtual machine (VM) bisa sampai terkena ransomware,” ungkapnya.
Ia menyebut, akan mengerikan jika data tersebut kemudian berhasil diambil oleh penyerang. “Jika data berhasil diambil, artinya ransomware berhasil bercokol di sistem untuk jangka waktu yang lama. Berhari-hari, sehingga sempat menyalin data server. Itu yang harus jadi pertanyaan dan evaluasi. Kok bisa, pengelola bisa kecolongan seperti ini,” ungkapnya.
Alfons menilai, pemerintah harus mengevaluasi pemeilihan vendor agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. “Kalau bisa Kominfo jadi pengawas murni. Jangan terlibat pada operasional. Karena wasit sebaiknya jangan jadi pemain,” ungkapnya.
Alfons juga mengimbau hendaknya pengelolaan data diserahkan kepada pihak yang kompeten seperti penyedia cloud lokal. “Misalnya Biznet, CBN, atau yang lain dalam asosiasi pengelolaan cloud,” ungkapnya.
Menurut Alfons, jika terjadi sesuatu maka pengelola cloud ini bisa dimintai pertanggungjawabannya baik finansial atau hukum.
“Kalau sudah ada konsekuensi seperti itu tentunya pengelola cloud PDN tidak akan ceroboh seperti hari ini. Kok bisa Disaster Recovery dan Business Continuity separah ini,”beberAlfons.
(dan)
Lihat Juga :
