Pendiri Telegram Sebut Google dan Apple Lebih Berbahaya ketimbang Negara

JAKARTA - Pendiri aplikasi pesan instan Telegram, Pavel Durov mengkritik dua raksasa teknologi yaitu Google dan Apple. Dia menyebut keduanya bisa lebih berbahaya ketimbang sebuah negara lantaran mampu membatasi kebebasan berpendapat, memberikan tekanan, serta membentuk opini publik.

“Saya berpendapat bahwa tekanan terbesar tidak datang dari pemerintah. Itu berasal dari Apple dan Google. Terkait kebebasan berpendapat, kedua platform tersebut pada dasarnya dapat menyensor apa pun yang dapat Anda baca, akses di ponsel cerdas Anda,” kata Pavel Durov kepada Tucker Carlson dalam sebuah wawancara dilansir dari Russian Today, Jumat (19/4/2024).

Kritik ini salah satunya terkait dengan tudingan tentang adanya hubungan antara Telegram dengan pemerintah Rusia serta permintaan backdoor ke platform Telegram. “Mereka menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika kami gagal mematuhi pedoman mereka, Telegram dapat dihapus dari [app] store.”

Sehubungan dengan hal ini, Pavel Durov menyesalkan bahwa tekanan yang datang dari raksasa teknologi lebih kuat dibandingkan tekanan oleh pemerintah. Dia menggarisbawahi bahwa tekanan yang lebih besar dihadapi Telegram berasal dari Apple dan Google, karena ancaman yang diberikan berdampak melebihi pemerintah.



Dalam kesempatan ini Durov juga menyangkal segala dugaan tentang adanya hubungan antara Telegram dengan pemerintah Rusia dan menyatakan bahwa para pesaingnya dapat menyebarkan rumor seperti itu untuk mendiskreditkan perusahaan tersebut.

Durov lantas bercerita ke Carlson bahwa pihaknya sempat menerima peringatan dari partai Demokrat dan Republik setelah insiden "kerusuhan" pada Januari 2021 di US Capitol. “Ada cerita lucu terkait negara asal Anda,” kata pengusaha teknologi itu.

“Setelah peristiwa 6 Januari, kami menerima surat dari, saya yakin, seorang anggota kongres dari pihak Demokrat, dan mereka meminta kami membagikan semua data yang kami miliki sehubungan dengan apa yang mereka sebut 'pemberontakan' itu.”



Pada 6 Januari 2021, massa Presiden AS saat itu Donald Trump menyerbu Capitol AS dan memaksa anggota parlemen bersembunyi dalam upaya mencegah Kongres meresmikan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden.

Durov mengungkapkan bahwa timnya telah memeriksa surat tersebut dan tampaknya sangat serius. Surat itu pada dasarnya mengatakan: “Jika Anda gagal memenuhi permintaan ini, Anda akan melanggar Konstitusi AS.”

“Dua minggu setelah surat itu, kami mendapat surat lain, surat baru, dari Kongres Partai Republik, dan di sana kami membaca bahwa, jika kami memberikan data apa pun [kepada Demokrat], itu akan melanggar kebijakan AS. Konstitusi. Jadi kami mendapat dua surat yang berbunyi: apa pun yang kami lakukan, kami akan melanggar Konstitusi AS.”

MG/Maulana Kusumadewa Iskandar