Warganet Curhat ke Jokowi, Set Top Box Mahal dan Bantuan dari Kominfo Belum Sampai
Sabtu, 05 November 2022 - 14:34 WIB
“Pak @jokowi tolong dong perihal TV sekarang yang harus di ganti dengan siaran digital dengan menggunakan set top box. Apakah bapak tidak bisa mempertimbangkan lagi? Kasian pak buat masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata. Tolong dong mungkin bisa untuk di batalkan perihal permasalahan ini? Masa harus jual TV untuk beli set top box,” tambah @hallo_prof.
“Pak presidenku @jokowi, anak-anak orangtua kurang mampu nggak bisa mendapat hiburan nonton TV, bagaimana ini pak. Jangankan buat beli STB, buat makan saja susah. Hiburan HP pun masih 1 untuk bersama. Numpang wifi di kantor kelurahan. Pendataan dapat STB gratis dari Kominfo tapi sampai sekarang belum muncul juga barangnya," sahut @dwi.susilowatii.
“Mohon dikaji ulang kembali terkait program TV digital karena kami rakyat yang sedang terpuruk perekonomiannya tak mampu untuk beli STB. Lebih baik membeli beras dan keperluan sekolah anak kami. Tetapi kami juga perlu informasi dan hiburan lewat media televisi. Terima kasih,” cuit @lia.duran.
Untuk diketahui, kebijakan ASO juga mendapat penolakan keras dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Wuryanto. Saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu, Bambang menyebut bahwa kebijakan ASO sebenarnya bermasalah.
Dia mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara otomatis melindungi pembatalan pelaksanaan ASO melalui putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 (nomor 7).
“Pak presidenku @jokowi, anak-anak orangtua kurang mampu nggak bisa mendapat hiburan nonton TV, bagaimana ini pak. Jangankan buat beli STB, buat makan saja susah. Hiburan HP pun masih 1 untuk bersama. Numpang wifi di kantor kelurahan. Pendataan dapat STB gratis dari Kominfo tapi sampai sekarang belum muncul juga barangnya," sahut @dwi.susilowatii.
“Mohon dikaji ulang kembali terkait program TV digital karena kami rakyat yang sedang terpuruk perekonomiannya tak mampu untuk beli STB. Lebih baik membeli beras dan keperluan sekolah anak kami. Tetapi kami juga perlu informasi dan hiburan lewat media televisi. Terima kasih,” cuit @lia.duran.
Untuk diketahui, kebijakan ASO juga mendapat penolakan keras dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Wuryanto. Saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu, Bambang menyebut bahwa kebijakan ASO sebenarnya bermasalah.
Dia mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara otomatis melindungi pembatalan pelaksanaan ASO melalui putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 (nomor 7).
Lihat Juga :