Banned Akun Twitter Wartawan dan Larang Link Mastodon, Elon Musk Diperingatkan Pejabat Uni Eropa
loading...
A
A
A
SAN FRANSISCO - Wakil Presiden Komisi Uni Eropa untuk Nilai dan Transparansi Vera Jourova memperingatkan Elon Musk setelah menangguhkan (banned) akun Twitter sejumlah wartawan. Dia mengingatkan Twitter dapat kena sanksi mulai dari denda miliaran dolar hingga dilarang di seluruh Uni Eropa.
Vera Jourova menunjukkan bahwa di bawah Undang-Undang Layanan Digital baru, yang akan berlaku penuh pada tahun 2024, platform media sosial harus menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan media dan hak-hak dasar.
Kerangka kerja tersebut akan membuat perusahaan media sosial lebih bertanggung jawab atas konten yang diposting oleh pengguna ke platform mereka. “Undang-Undang Kebebasan Media, yang diadopsi oleh UE pada bulan September, juga memperkuat nilai-nilai itu,” katanya dikutip SINDOnews dari laman Forbes, Sabtu (17/12/2022).
Hukuman karena melanggar Undang-Undang Layanan Digital dapat mengakibatkan denda sebanyak 6% dari pendapatan tahunan global platform, yang bagi Twitter berarti miliaran. Sementara pelanggaran berulang dapat berarti larangan di seluruh Eropa.
Menurut The New York Times, akun Twitter sejumlah wartawan telah ditangguhkan. Di antaranya Ryan Mac dari The New York Times; Drew Harwell dari The Washington Post; jurnalis independen Aaron Rupar; Donie O'Sullivan dari CNN; Matt Binder dari Mashable; jurnalis independen Tony Webster; Micah Lee dari Intercept; dan jurnalis politik Keith Olbermann.
Tidak ada alasan yang diberikan selain pemberitahuan di profil Twitter mereka yang mengatakan bahwa akun tersebut "melanggar aturan Twitter". Namun, aturan apa yang dilanggar oleh akun-akun ini masih diperdebatkan.
Dikutip dari laman Webpronews, pengguna Twitter melaporkan masalah posting tautan ke akun Mastodon mereka, salah satu pesaing utama Twitter. Saat mencoba memposting tautan ke akun Mastodon, pengguna akan mendapatkan pesan, “Tweet Anda tidak dapat dikirim karena tautan ini telah diidentifikasi oleh Twitter atau mitra kami berpotensi membahayakan. Kunjungi Pusat Bantuan kami untuk mempelajari lebih lanjut.”
Kebijakan Twitter sejak dipegang Elon Musk mengundang kritik dari berbagai pihak, jurnalis hingga politisi. Elon Musk dinilai telah melupakan janji yang diucapkan ketika hendak membeli Twitter untuk menghormati kebebasan berbicara.
Vera Jourova menunjukkan bahwa di bawah Undang-Undang Layanan Digital baru, yang akan berlaku penuh pada tahun 2024, platform media sosial harus menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan media dan hak-hak dasar.
Kerangka kerja tersebut akan membuat perusahaan media sosial lebih bertanggung jawab atas konten yang diposting oleh pengguna ke platform mereka. “Undang-Undang Kebebasan Media, yang diadopsi oleh UE pada bulan September, juga memperkuat nilai-nilai itu,” katanya dikutip SINDOnews dari laman Forbes, Sabtu (17/12/2022).
Hukuman karena melanggar Undang-Undang Layanan Digital dapat mengakibatkan denda sebanyak 6% dari pendapatan tahunan global platform, yang bagi Twitter berarti miliaran. Sementara pelanggaran berulang dapat berarti larangan di seluruh Eropa.
Menurut The New York Times, akun Twitter sejumlah wartawan telah ditangguhkan. Di antaranya Ryan Mac dari The New York Times; Drew Harwell dari The Washington Post; jurnalis independen Aaron Rupar; Donie O'Sullivan dari CNN; Matt Binder dari Mashable; jurnalis independen Tony Webster; Micah Lee dari Intercept; dan jurnalis politik Keith Olbermann.
Tidak ada alasan yang diberikan selain pemberitahuan di profil Twitter mereka yang mengatakan bahwa akun tersebut "melanggar aturan Twitter". Namun, aturan apa yang dilanggar oleh akun-akun ini masih diperdebatkan.
Dikutip dari laman Webpronews, pengguna Twitter melaporkan masalah posting tautan ke akun Mastodon mereka, salah satu pesaing utama Twitter. Saat mencoba memposting tautan ke akun Mastodon, pengguna akan mendapatkan pesan, “Tweet Anda tidak dapat dikirim karena tautan ini telah diidentifikasi oleh Twitter atau mitra kami berpotensi membahayakan. Kunjungi Pusat Bantuan kami untuk mempelajari lebih lanjut.”
Kebijakan Twitter sejak dipegang Elon Musk mengundang kritik dari berbagai pihak, jurnalis hingga politisi. Elon Musk dinilai telah melupakan janji yang diucapkan ketika hendak membeli Twitter untuk menghormati kebebasan berbicara.
(wib)