Laporan DarkTracer 2022: Kebocoran Data Pemerintah Indonesia Paling Tinggi
Jum'at, 22 April 2022 - 06:30 WIB
loading...
DarkTracer mencatat, ada 849.859 kredensial yang mengalami kebocoran di Indonesia. Sekitar 240.000 diantaranya berasal dari pemerintah atau 28 persen total dari kebocoran. Foto: ist
A
A
A
JAKARTA - Institusi pemerintah Indonesia menjadi jawara kebocoran data versi laporan Dark Tracer pada kuartal 1 2022. DarkTracer mencatat, ada 849.859 kredensial yang mengalami kebocoran di Indonesia. Sekitar 240.000 diantaranya berasal dari pemerintah atau 28 persen total dari kebocoran.
Adapun jika dilihat dari sisi domain dan subdomain, ada 15.000 domain yang dilaporkan mengalami kebocoran data. Dan 3.714 domain atau 25 % diantaranya milik pemerintah Indonesia.
Pakar Keamanan Siber sekaligus Pendiri Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan, walau terlihat sangat banyak dan mengkhawatirkan, tidak semua kebocoran data bersifat kritikal.
”Karena kebocoran kredensial yang terjadi cukup banyak berasal dari akun layanan pemerintahan seperti akun layanan komplain, layanan perizinan, atau layanan yang bersifat informatif dan tidak kritikal,” ungkapnya.
Sementara untuk layanan kritikal, kebocoran data meliputi rahasia atau internal pemerintahan yang mengalami kebocoran seperti absensi pegawai, akun email, hingga data laporan wajib pajak.
Adapun jika dilihat dari sisi domain dan subdomain, ada 15.000 domain yang dilaporkan mengalami kebocoran data. Dan 3.714 domain atau 25 % diantaranya milik pemerintah Indonesia.
Pakar Keamanan Siber sekaligus Pendiri Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan, walau terlihat sangat banyak dan mengkhawatirkan, tidak semua kebocoran data bersifat kritikal.
”Karena kebocoran kredensial yang terjadi cukup banyak berasal dari akun layanan pemerintahan seperti akun layanan komplain, layanan perizinan, atau layanan yang bersifat informatif dan tidak kritikal,” ungkapnya.
Sementara untuk layanan kritikal, kebocoran data meliputi rahasia atau internal pemerintahan yang mengalami kebocoran seperti absensi pegawai, akun email, hingga data laporan wajib pajak.
Lihat Juga :
