Pelajaran yang Dipetik dari Maraknya Kebocoran Data Pribadi

Tetapi ini adalah bentuk tanggung jawab yang memang harus disadari oleh seluruh pengelola data.

Jika terjadi kebocoran data, pengelola data jelas mendapatkan malu. Tetapi yang menjadi korban dan mengalami kerugian terbesar dari kebocoran data itu bukan pengelola data melainkan pemilik data.

Hal ini yang sering terjadi di Indonesia dimana ketika kebocoran data terjadi, pengelolanya bukannya mengevaluasi diri, mengumumkan data apa saja yang bocor dan siapa saja yang mungkin terpengaruh supaya bisa melakukan antisipasi.

Sebaliknya, malah berusaha menyangkal dengan bermain-main dengan definisi kebocoran data atau sibuk melakukan lobi politik mengamankan posisinya dengan bombastis mengatakan bahwa ia mengelola big data yang besar dan kompleks.

Padahal justru karena mengelola big data yang besar dan kompleks itu berarti tanggung jawabnya besar dan kompleks dan tidak boleh bocor.



Pemegang KTP Indonesia sebenarnya sudah menjadi korban kebocoran data yang masif terindikasi dari banyaknya penyalahgunaan data kependudukan untuk kepentingan jahat.

Misalnya, membuka rekening bodong untuk menampung hasil kejahatan.

Atau, menggunakan KTP Aspal (KTP palsu dengan data asli) untuk mendapatkan keuntungan finansial seperti mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, penyalahgunaan data kependudukan untuk kepentingan lain seperti aktivasi kartu SIM Pra Bayar, sampai gangguan telemarketer atau teror debt collector yang menyalahgunakan database yang seharusnya tidak boleh dibagikan sembarangan.

Karena sering dan maraknya hal ini terjadi, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Padahal ini adalah hal yang tidak wajar melainkan kurang ajar dan melanggar hukum.