Situs BSSN Diretas Hacker Amatir, Pengamat: Mike Tyson KO Lawan Preman Pasar
loading...
Situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi sasaran peretasan berupa perubahan halaman muka. Foto: Antara
A
A
A
JAKARTA - Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya menyebut bahwa situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berhasil diretas oleh hacker diibaratkan sebagai Mike Tyson dipukul KO oleh preman pasar.
Sebab, BSSN adalah simbol badan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan siber Indonesia, negara berpenduduk terbesar ke 4 dunia dan masuk dalam 10 besar pengguna internet terbesar. Belum lagi institusi pemerintah juga di dukung anggaran hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah.
Seperti diketahui, situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi sasaran peretasan perubahan halaman muka yang biasa disebut deface.
Seperti diketahui, situs www.pusmanas.bssn.go.id diretas pada Rabu (20/10), dengan tampilan “Hacked by theMx0nday”. Ternyata, pelaku yang di duga asal Brasil itu membalas dendam karena hacker Indonesia juga meretas website negara Brasil.
Menurut Alfons, hal tersebut secara tidak langsung memberi gambaran bagaimana keadaan kondisi pertahanan siber Indonesia secara umum pada mayoritas institusi pemerintah.
”Seharusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk sangat serius membenahi masalah literasi digital dan kesadaran sekuriti yang dapat dikatakan sangat rendah di kalangan lembaga pemerintahan secara umum,” ujar pemilik Vaksincom itu.
Menurutnya, jika pemerintah Indonesia ingin mendapat manfaat maksimal dari revolusi digital yang sedang terjadi, seharusnya kemampuan pengelolaan aset digital yang baik menjadi salah satu prioritas utama yang harus dimiliki oleh seluruh jajaran pemerintahan.
”Kita bisa berkaca dari beberapa kasus kebocoran data dimana institusi pengelola data yang mengalami kebocoran data bukannya mengakui adanya kebocoran data dan segera membenahi diri ketika mengalami kebocoran data,” ungkapnya.
Namun, yang terjadi menurut Alfons para pejabat terkait sibuk melakukan lobbying, menyangkal dan tidak mengakui mengalami kebocoran data. ”Dan dalam beberapa kasus antar institusi terkesan saling melindungi satu sama lain dan tidak mengakui kalau sudah terjadi kebocoran data,” ungkapnya.
Sebab, BSSN adalah simbol badan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan siber Indonesia, negara berpenduduk terbesar ke 4 dunia dan masuk dalam 10 besar pengguna internet terbesar. Belum lagi institusi pemerintah juga di dukung anggaran hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah.
Seperti diketahui, situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi sasaran peretasan perubahan halaman muka yang biasa disebut deface.
Seperti diketahui, situs www.pusmanas.bssn.go.id diretas pada Rabu (20/10), dengan tampilan “Hacked by theMx0nday”. Ternyata, pelaku yang di duga asal Brasil itu membalas dendam karena hacker Indonesia juga meretas website negara Brasil.
Menurut Alfons, hal tersebut secara tidak langsung memberi gambaran bagaimana keadaan kondisi pertahanan siber Indonesia secara umum pada mayoritas institusi pemerintah.
”Seharusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk sangat serius membenahi masalah literasi digital dan kesadaran sekuriti yang dapat dikatakan sangat rendah di kalangan lembaga pemerintahan secara umum,” ujar pemilik Vaksincom itu.
Menurutnya, jika pemerintah Indonesia ingin mendapat manfaat maksimal dari revolusi digital yang sedang terjadi, seharusnya kemampuan pengelolaan aset digital yang baik menjadi salah satu prioritas utama yang harus dimiliki oleh seluruh jajaran pemerintahan.
”Kita bisa berkaca dari beberapa kasus kebocoran data dimana institusi pengelola data yang mengalami kebocoran data bukannya mengakui adanya kebocoran data dan segera membenahi diri ketika mengalami kebocoran data,” ungkapnya.
Namun, yang terjadi menurut Alfons para pejabat terkait sibuk melakukan lobbying, menyangkal dan tidak mengakui mengalami kebocoran data. ”Dan dalam beberapa kasus antar institusi terkesan saling melindungi satu sama lain dan tidak mengakui kalau sudah terjadi kebocoran data,” ungkapnya.
(dan)
Lihat Juga :
