Twitter Sensor Cuitan yang Mengkritik India Dalam Menangani Pandemi
loading...
Foto/dok
A
A
A
NEW DELHI - Twitter menghapus lebih dari 50 cuitan yang mengkritik pemerintah India dalam menangani pandemi virus corona. Sensor tersebut dilakukan twitter atas permintaan pemerintah India.
Pertama kali dilaporkan oleh situs berita India MediaNama, pemerintah India mengirim Twitter perintah darurat pada hari Jumat untuk menyensor 52 tweet.
Akun yang disensor termasuk milik anggota Parlemen India, dua produser film, seorang aktor, dan seorang menteri negara bagian Benggala Barat.
Seorang juru bicara Twitter mengatakan dalam email ke The Verge bahwa perusahaan mungkin membuat tweet tertentu tidak dapat dilihat oleh orang-orang di India jika tweet tersebut melanggar hukum setempat.
Twitter mengatakan pihaknya memberi tahu pemegang akun sebelum menahan konten untuk membuat mereka sadar bahwa tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas permintaan hukum dari pemerintah India.
“Saat kami menerima permintaan hukum yang valid, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat. Jika konten melanggar Peraturan Twitter , konten tersebut akan dihapus dari layanan," kata juru bicara Twitter.
“Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Peraturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten hanya di India. Dalam semua kasus, kami memberi tahu pemegang akun secara langsung sehingga mereka tahu bahwa kami telah menerima perintah hukum yang berkaitan dengan akun tersebut," katanya.
Ini bukan pertama kalinya Twitter tunduk pada tekanan dari pemerintah India. Selama protes oleh petani pada bulan Februari, perusahaan secara permanen memblokir lebih dari 500 akun dan menghapus akun lainnya agar tidak terlihat di India.
Menurut laporan Newyor Times, Pemerintah India mengeluarkan pemberitahuan ketidakpatuhan kepada perusahaan, yang bisa berarti hukuman penjara bagi karyawan Twitter di India jika perusahaan menolak. Di antara akun yang ditangguhkan pada bulan Februari adalah majalah berita India The Caravan (yang kemudian diaktifkan kembali).
Pertama kali dilaporkan oleh situs berita India MediaNama, pemerintah India mengirim Twitter perintah darurat pada hari Jumat untuk menyensor 52 tweet.
Akun yang disensor termasuk milik anggota Parlemen India, dua produser film, seorang aktor, dan seorang menteri negara bagian Benggala Barat.
Seorang juru bicara Twitter mengatakan dalam email ke The Verge bahwa perusahaan mungkin membuat tweet tertentu tidak dapat dilihat oleh orang-orang di India jika tweet tersebut melanggar hukum setempat.
Twitter mengatakan pihaknya memberi tahu pemegang akun sebelum menahan konten untuk membuat mereka sadar bahwa tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas permintaan hukum dari pemerintah India.
“Saat kami menerima permintaan hukum yang valid, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat. Jika konten melanggar Peraturan Twitter , konten tersebut akan dihapus dari layanan," kata juru bicara Twitter.
“Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Peraturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten hanya di India. Dalam semua kasus, kami memberi tahu pemegang akun secara langsung sehingga mereka tahu bahwa kami telah menerima perintah hukum yang berkaitan dengan akun tersebut," katanya.
Ini bukan pertama kalinya Twitter tunduk pada tekanan dari pemerintah India. Selama protes oleh petani pada bulan Februari, perusahaan secara permanen memblokir lebih dari 500 akun dan menghapus akun lainnya agar tidak terlihat di India.
Menurut laporan Newyor Times, Pemerintah India mengeluarkan pemberitahuan ketidakpatuhan kepada perusahaan, yang bisa berarti hukuman penjara bagi karyawan Twitter di India jika perusahaan menolak. Di antara akun yang ditangguhkan pada bulan Februari adalah majalah berita India The Caravan (yang kemudian diaktifkan kembali).
(ysw)
Explore More