India Larang Pegawai Pemerintah Gunakan AI DeepSeek dan ChatGPT
loading...
DeepSeek dan ChatGPT. FOTO/ CNET
A
A
A
LONDON - India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT dan DeepSeek saat berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan kekhawatiran global terhadap keamanan data dalam penggunaan AI. Tidak hanya India, beberapa negara lain seperti Australia dan Italia juga telah memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek karena ketidakjelasan dalam cara platform tersebut mengelola data pengguna.
Dalam surat edaran yang dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa penggunaan alat AI di komputer dan perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
"Telah ditetapkan bahwa perangkat AI dan aplikasi AI (seperti ChatGPT, DeepSeek, dan lainnya) di komputer dan perangkat kantor menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan data dan dokumen pemerintah," ujar penasihat Kementerian Keuangan India, dikutip dari Reuters.
Larangan ini tampaknya hanya berlaku untuk perangkat yang digunakan dalam pekerjaan resmi di kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan serupa akan diterapkan di kementerian lainnya.
Menariknya, keputusan ini muncul di tengah kunjungan CEO OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global dalam regulasi AI, di mana pemerintah berupaya menyeimbangkan manfaat teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi AI di sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan data tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah di era digital ini.
Keputusan ini mencerminkan kekhawatiran global terhadap keamanan data dalam penggunaan AI. Tidak hanya India, beberapa negara lain seperti Australia dan Italia juga telah memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek karena ketidakjelasan dalam cara platform tersebut mengelola data pengguna.
Dalam surat edaran yang dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa penggunaan alat AI di komputer dan perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
"Telah ditetapkan bahwa perangkat AI dan aplikasi AI (seperti ChatGPT, DeepSeek, dan lainnya) di komputer dan perangkat kantor menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan data dan dokumen pemerintah," ujar penasihat Kementerian Keuangan India, dikutip dari Reuters.
Larangan ini tampaknya hanya berlaku untuk perangkat yang digunakan dalam pekerjaan resmi di kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan serupa akan diterapkan di kementerian lainnya.
Menariknya, keputusan ini muncul di tengah kunjungan CEO OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global dalam regulasi AI, di mana pemerintah berupaya menyeimbangkan manfaat teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi AI di sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan data tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah di era digital ini.
(wbs)
Lihat Juga :
