Virtual, Kominfo Ingatkan NKRI adalah Negara Kepulauan

JAKARTA - NKRI sebagai negara kepulauan memiliki laut terluas, jumlah pulau terbanyak, dan pantai terpanjang kedua di dunia. Sayangnya, mayoritas pola pikir masyarakat Indonesia masih menganggap laut sebagai “problem”. (Baca juga: Menkominfo Temukan 602 Konten Hoaks Selama Pilkada, Sebanyak 233 Diblokir )

Hal ini membuat fokus pembangunan —dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik— masih terpusat di daratan. Sebagai warga negara kepulauan, pola pikir kita adalah pola pikir masyarakat agraris.

Saat Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaya pada 13 Desember 1957 mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia menganut prinsip negara kepulauan, butuh perjuangan 25 tahun untuk membuat dunia akhirnya mengakui bahwa luas wilayah Republik Indonesia adalah 5.193.250km² -bertambah dua kali lipat dari luas wilayah yang ditetapkan oleh Peraturan Hindia Belanda tahun 1939.

Di bawah peraturan bertajuk Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, luas wilayah Indonesia, di luar Papua, hanya 2.027.087km². Karena setiap pulau di wilayah Nusantara hanya memiliki laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Sejak deklarasi Djuanda, maka kedaulatan wilayah Indonesia membentang dari daratan dan laut, termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan. (Baca juga: Komandan Brigif 2 Marinir Bakar Semangat Tempur Prajuritnya di Pesisir Surabaya )

Deklarasi Djuanda diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia dan diterima serta ditetapkan dalam konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).

Kini, 63 tahun setelah Deklarasi Djuanda, bangsa Indonesia masih memiliki “pekerjaan rumah” untuk menjadikan laut benar-benar sebagai masa depan bangsa. Pembangunan infrastruktur laut, mulai dari penyediaan kapal, penambahan pelabuhan, hingga tol laut yang digenjot pemerintah harus dan akan diikuti dengan perubahan pola pikir dan perilaku bahari, baik di jajaran pemerintahan, sektor industri, maupun komunitas masyarakat sipil.

Karena itu, peringatan Hari Nusantara tetap dilakukan tahun ini meski situasi pandemik.
Peringatan Hari Nusantara 2020 yang pertama kali dicanangkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid di tahun 1999 dan ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden RI Nomor 126/2001 —adalah upaya untuk terus menerus mengingatkan bangsa Indonesia bahwa laut adalah sektor pembangunan yang harus diprioritaskan, baik dari sisi materiil maupun nonmateriil.

Peringatan Hari Nusantara tahun ini yang bertema “"Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital" akan digelar secara virtual atau full digital. Keputusan ini dibuat oleh pemerintah dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar awal Desember lalu.

"Mengingat keadaan sekarang, kita semua harus prihatin dan bersatu padu untuk menghentikan pandemik ini,” kata Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam rakor tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate yang turut hadir pada rapat daring tersebut mengatakan, meski partisipasi fisik minimal, Menkominfo yakin partisipasi yang dapat dijangkau secara digital bisa lebih luas.