Virtual, Kominfo Ingatkan NKRI adalah Negara Kepulauan
Kamis, 10 Desember 2020 - 10:44 WIB
loading...
Kementerian Kominfo memperingati Hari Nusantara secara virtual untuk mengingat masyarakat baha NKRI adalah negara kepulauan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - NKRI sebagai negara kepulauan memiliki laut terluas, jumlah pulau terbanyak, dan pantai terpanjang kedua di dunia. Sayangnya, mayoritas pola pikir masyarakat Indonesia masih menganggap laut sebagai “problem”. (Baca juga: Menkominfo Temukan 602 Konten Hoaks Selama Pilkada, Sebanyak 233 Diblokir )
Hal ini membuat fokus pembangunan —dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik— masih terpusat di daratan. Sebagai warga negara kepulauan, pola pikir kita adalah pola pikir masyarakat agraris.
Saat Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaya pada 13 Desember 1957 mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia menganut prinsip negara kepulauan, butuh perjuangan 25 tahun untuk membuat dunia akhirnya mengakui bahwa luas wilayah Republik Indonesia adalah 5.193.250km² -bertambah dua kali lipat dari luas wilayah yang ditetapkan oleh Peraturan Hindia Belanda tahun 1939.
Di bawah peraturan bertajuk Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, luas wilayah Indonesia, di luar Papua, hanya 2.027.087km². Karena setiap pulau di wilayah Nusantara hanya memiliki laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Sejak deklarasi Djuanda, maka kedaulatan wilayah Indonesia membentang dari daratan dan laut, termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan. (Baca juga: Komandan Brigif 2 Marinir Bakar Semangat Tempur Prajuritnya di Pesisir Surabaya )
Deklarasi Djuanda diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia dan diterima serta ditetapkan dalam konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).
Hal ini membuat fokus pembangunan —dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik— masih terpusat di daratan. Sebagai warga negara kepulauan, pola pikir kita adalah pola pikir masyarakat agraris.
Saat Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaya pada 13 Desember 1957 mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia menganut prinsip negara kepulauan, butuh perjuangan 25 tahun untuk membuat dunia akhirnya mengakui bahwa luas wilayah Republik Indonesia adalah 5.193.250km² -bertambah dua kali lipat dari luas wilayah yang ditetapkan oleh Peraturan Hindia Belanda tahun 1939.
Di bawah peraturan bertajuk Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, luas wilayah Indonesia, di luar Papua, hanya 2.027.087km². Karena setiap pulau di wilayah Nusantara hanya memiliki laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Sejak deklarasi Djuanda, maka kedaulatan wilayah Indonesia membentang dari daratan dan laut, termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan. (Baca juga: Komandan Brigif 2 Marinir Bakar Semangat Tempur Prajuritnya di Pesisir Surabaya )
Deklarasi Djuanda diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia dan diterima serta ditetapkan dalam konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).
Lihat Juga :
