Israel Klaim Rekrut Hacker Muslim untuk Perangi Hamas

Rabu, 20 Desember 2023 - 07:00 WIB
loading...
A A A
Namun, dengan pembentukan Direktorat Siber Nasional pada 2015, fokus beralih ke perlindungan ranah siber sipil. Sistem ini beroperasi sepanjang waktu, berkolaborasi dengan perusahaan swasta dan ahli keamanan untuk mendeteksi, mengelola, dan merespons ancaman siber.

Dengan mengintersep dan memblokir jutaan serangan, Israel telah mengembangkan Iron Dome digital untuk melindungi diri dari ancaman siber.

Jaringan hacker internasional


Selama perang dengan Hamas, Amir memimpin pembentukan jaringan hacker dari seluruh dunia, termasuk Muslim, untuk melawan aktivitas anti-Israel. Upaya mereka menargetkan distribusi disinformasi, perang psikologis, dan operasi siber ofensif.

Amir menekankan dukungan dan bantuan luar biasa yang diterimanya dari tokoh senior dalam industri siber global, bahkan dari negara-negara yang melarang setiap asosiasi dengan Israel. Kolaborasi yang tidak mungkin ini memperlihatkan minat bersama dalam melawan terorisme siber. Amir menegaskan bahwa perlawanan terhadap Hamas atau ISIS tidak terbatas pada orang Israel tetapi melibatkan siapa saja.

Karena undang-undang Israel membatasi perusahaan siber swasta untuk menyerang sistem siber internasional, Amir memanfaatkan hacker asing yang beroperasi dalam kerangka hukum. Kolaborasi ini memungkinkan tindakan terarah melawan penyerang siber yang menyerang Israel. Dengan mengidentifikasi dan menetralisir jaringan hacker, kerugian ekonomi akibat serangan dapat dikurangi.

Meskipun mendapat skeptisisme dari rekan industri, Amir menganjurkan regulasi operasi siber ofensif bagi perusahaan swasta dan individu. Dia membayangkan lisensi serupa dengan yang diperlukan untuk senjata api atau pendirian perusahaan keamanan siber. Memberi izin kepada orang untuk terlibat dalam operasi siber ofensif, bersama dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang tepat, akan menciptakan penghalang terhadap serangan siber.

Meskipun mengakui peraturan siber darurat yang baru disetujui oleh pemerintah sebagai langkah positif, Amir menegaskan perlunya kebebasan tindakan yang lebih besar untuk menyelidiki dan merespons secara ofensif. Dia juga menyoroti tanggung jawab penyedia internet dan komunikasi untuk memastikan integritas dan perlindungan infrastruktur mereka guna mengurangi serangan siber .
(msf)
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.3099 seconds (0.1#10.140)