Laporan DarkTracer 2022: Kebocoran Data Pemerintah Indonesia Paling Tinggi

Jum'at, 22 April 2022 - 06:30 WIB
”Karena banyak pihak yang selama ini diuntungkan dengan adanya birokrasi berusaha menghambat jalannya digitalisasi,” tutur Alfons.

Ia mencontohkan layanan keimigrasian yang sudah bertahun-tahun di implementasikan namun sampai hari ini masih jalan di tempat.

”Pengurusan paspor dan urusan keimigrasian lainnya masih sangat banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Mendapat layanan dasar seperti nomor antrian mengurus paspor secara online saja sangat sulit dan harus berebut,” ujarnya.

Bahkan, harus kembali ke sistem lama karena implementasi sistem digital yang sering bermasalah. ”Padahal informasi kependudukan dasar seperti KTP elektronik, KK dan informasi kependudukan pendukung lainnya sudah tersedia secara digital dan dapat diakses dengan mudah karena sudah disediakan oleh Dukcapil,” ujarnya.



Dalam hal ini, meski terjadi kebocoran data yang masif dalam data kependudukan, namun keseriusan pihak Dukcapil dalam melakukan digitalisasi data kependudukan memangkas birokrasi menurut Alfons patut diapresiasi.

”Karena basis data kependudukan digital yang tersedia cukup handal dan banyak digunakan sebagai data dasar yang sangat penting oleh layanan yang lainnya seperti pendaftaran kartu SIM, pembukaan rekening perbankan, data wajib pajak sampai aplikasi PeduliLindungi yang mengalami perkembangan signifikan,” ungkapnya.
(dan)
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More