Bos Telegram Ditangkap, Kini Aplikasi Siap Bongkar Data Pengguna ke Pemerintah

PRANCIS - Telegram akhirnya menyerah. Platform perpesanan yang diklaim sangat melindungi data pribadi itu mau tidak mau harus tunduk pada pemerintah. Mereka akan memberikan alamat IP dan nomor telepon pengguna kepada otoritas terkait. Ini buntut dari ditangkapnya CEO Pavel Durov.

Platform tersebut mengubah persyaratan layanannya untuk mencegah penjahat siber melakukan penyalahgunaan. Hal tersebut diungkap oleh Durov dalam sebuah postingan di Telegram pada Senin kemarin.

Langkah ini dilakukan kurang dari sebulan setelah penangkapannya di Prancis, di mana dia menghadapi tuduhan dugaan keterlibatan dalam penyebaran materi pelecehan seksual anak.



Ini tentu saja kemunduran bagi Telegram. Sebab, sedari awal platform tersebut memiliki reputasi moderasi longgar dan tidak mau tunduk kepada pemerintah.

Platform yang berbasis di Uni Emirat Arab ini terkenal tidak responsif terhadap permintaan penghapusan konten dari pemerintah di seluruh dunia, dan sering mengabaikan permintaan informasi tentang tersangka kriminal.

Telegram menggunakan kecerdasan buatan dan tim moderator. Durov menyebut bahwa pohaknya sudah menyembunyikan konten bermasalah dari hasil pencariannya sebagai bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan.

Jaksa penuntut Prancis pada bulan Agustus mendakwa Durov yang lahir di Rusia sehubungan dengan dugaan kejahatan yang dilakukan di aplikasi tersebut. CEO kaya raya tersebut mulanya disebut menolak memberikan data kepada penegak hukum untuk membantu penyadapan hukum terhadap tersangka kriminal.

Durov, yang telah diperintahkan untuk tetap berada di Prancis selama penyelidikan, membantah tuduhan tersebut.

Di bawah Durov, Telegram telah menimbulkan kemarahan pemerintah mulai dari Uni Eropa hingga rezim otoriter di Rusia dan Iran. Telegram telah digunakan oleh para pengunjuk rasa yang berusaha mengorganisir diri melawan pihak berwenang, sekaligus juga menjadi pusat bagi para ahli teori konspirasi dan ekstremis.