Kelas Inkubasi Sispreneur Cetak Pengusaha Perempuan Melek Digital
Rabu, 12 Agustus 2020 - 18:51 WIB
Kelas Inkubasi akan dilaksanakan secara online, menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Ada tiga hal pokok mendasar yang diajarkan. Pertama, product ready, yakni membangun pola pikir seorang perempuan pelaku wirausaha (womenpreneur) menyangkut pengembangan usaha secara nyata, baik dari sisi manajemen keuangan, hingga pemilihan produk.
Kedua, market ready, yakni mendidik para perempuan pelaku usaha mikro untuk bisa memastikan kualitas produk sesuai dengan target market yang disasar. "Ketiga, digital and marketplace ready, mengajarkan para perempuan pelaku usaha mikro cara menggunakan channel promosi agar bisa lebih menjual seperti di platform media sosial, serta didukung juga oleh Bukalapak sebagai marketplace yang berkomitmen untuk mendukung kelangsungan bisnis UMKM tanah air," tambah Dian.
Para peserta akan dibimbing dalam berjualan melalui marketplace, serta produk-produk perempuan pelaku usaha mikro yang telah mengikuti program Sispreneur akan dipromosikan dan mendapatkan fitur push promotion.
Para peserta Kelas Inkubasi berdomisili tersebar di 4 (empat) provinsi, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Mereka juga merupakan pelaku usaha mikro yang selama ini memang belum online. Mereka memiliki produk atau jasa antara lain makanan dan kerajinan tangan.
Lalu juga para peserta mendapatkan starter pack/sim card XL Biz secara gratis dengan benefit Paket Data 5 GB, Unlimited Call & sms ke sesama XL, 30 Menit + 30 Sms ke operator lain, Unlimited WA, Line, free akses Facebook & Instagram sebesar 1 GB, dan Pulsa sebesar Rp5.000. (Baca juga: Demokrat dan PPP Sepakat Koalisi di 23 Daerah Pilkada 2020 )
Diluncurkan pertama kali pada 23 April 2015, Sisternet kini memiliki lebih dari 26 ribu anggota. Untuk terus meningkatkan nilai manfaat bagi kaum perempuan Indonesia, Sisternet menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas dan organisasi perempuan, juga dengan banyak pegiat sosial di berbagai daerah.
"Selain itu, Sisternet juga aktif bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah, selain dengan Kementerian PPPA juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Kesehatan," pungkas Dian.
Kedua, market ready, yakni mendidik para perempuan pelaku usaha mikro untuk bisa memastikan kualitas produk sesuai dengan target market yang disasar. "Ketiga, digital and marketplace ready, mengajarkan para perempuan pelaku usaha mikro cara menggunakan channel promosi agar bisa lebih menjual seperti di platform media sosial, serta didukung juga oleh Bukalapak sebagai marketplace yang berkomitmen untuk mendukung kelangsungan bisnis UMKM tanah air," tambah Dian.
Para peserta akan dibimbing dalam berjualan melalui marketplace, serta produk-produk perempuan pelaku usaha mikro yang telah mengikuti program Sispreneur akan dipromosikan dan mendapatkan fitur push promotion.
Para peserta Kelas Inkubasi berdomisili tersebar di 4 (empat) provinsi, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Mereka juga merupakan pelaku usaha mikro yang selama ini memang belum online. Mereka memiliki produk atau jasa antara lain makanan dan kerajinan tangan.
Lalu juga para peserta mendapatkan starter pack/sim card XL Biz secara gratis dengan benefit Paket Data 5 GB, Unlimited Call & sms ke sesama XL, 30 Menit + 30 Sms ke operator lain, Unlimited WA, Line, free akses Facebook & Instagram sebesar 1 GB, dan Pulsa sebesar Rp5.000. (Baca juga: Demokrat dan PPP Sepakat Koalisi di 23 Daerah Pilkada 2020 )
Diluncurkan pertama kali pada 23 April 2015, Sisternet kini memiliki lebih dari 26 ribu anggota. Untuk terus meningkatkan nilai manfaat bagi kaum perempuan Indonesia, Sisternet menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas dan organisasi perempuan, juga dengan banyak pegiat sosial di berbagai daerah.
"Selain itu, Sisternet juga aktif bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah, selain dengan Kementerian PPPA juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Kesehatan," pungkas Dian.
(iqb)
tulis komentar anda