Selandia Baru Tolak Teknologi Huawei Karena Alasan Keamanan
Jum'at, 30 November 2018 - 09:02 WIB
Selandia Baru Tolak Teknologi Huawei Karena Alasan Keamanan
A
A
A
BEIJING - Pemerintah Selandia Baru melarang perusahaan teknologi, Huawei, untuk memasok perangkat jaringan 5G ke operator setempat, Spark.
Padahal beberapa waktu sebelumnya, Huawei sudah bekerja sama dengan Spark untuk menyediakan jaringan telekomunikasi. Bahkan, mereka memamerkan uji coba jaringan 5G kepada publik yang dihadiri oleh Menteri Penyiaran Selandia Baru, Clare Curran.
Keputusan itu dikeluarkan oleh Direktur Jendral Komunikasi Keamanan Pemerintah Selandia Baru (GCSB). Andrew Hampton, direktur jenderal GCSB, mengatakan dalam sebuah pernyataan dikutip The Guardian, Kamis (29/11/2018) bahwa pihaknya telah menemukan adanya resiko keamanan jaringan yang signifikan saat memeriksa rencana yang disusun Spark.
Dalam sebuah pernyataan, pihak Spark mengatakan kekecewaannya atas keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru ini.
Spark justru menyatakan bahwa mereka masih berminat menggunakaan teknologi 5G Radio Access Network milik Huawei. Spark juga optimis bisa menghadirkan jaringan 5G di negaranya pada 2020.
Keputusan GCSB mengikuti langkah serupa yang telah lebih dulu diambil Amerika Serikat, di mana presiden Donald Trump pada Agustus menandatangani undang-undang pelarangan terhadap salah satu lembaga eksekutif pemerintah menggunakan teknologi Huawei.
Padahal beberapa waktu sebelumnya, Huawei sudah bekerja sama dengan Spark untuk menyediakan jaringan telekomunikasi. Bahkan, mereka memamerkan uji coba jaringan 5G kepada publik yang dihadiri oleh Menteri Penyiaran Selandia Baru, Clare Curran.
Keputusan itu dikeluarkan oleh Direktur Jendral Komunikasi Keamanan Pemerintah Selandia Baru (GCSB). Andrew Hampton, direktur jenderal GCSB, mengatakan dalam sebuah pernyataan dikutip The Guardian, Kamis (29/11/2018) bahwa pihaknya telah menemukan adanya resiko keamanan jaringan yang signifikan saat memeriksa rencana yang disusun Spark.
Dalam sebuah pernyataan, pihak Spark mengatakan kekecewaannya atas keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru ini.
Spark justru menyatakan bahwa mereka masih berminat menggunakaan teknologi 5G Radio Access Network milik Huawei. Spark juga optimis bisa menghadirkan jaringan 5G di negaranya pada 2020.
Keputusan GCSB mengikuti langkah serupa yang telah lebih dulu diambil Amerika Serikat, di mana presiden Donald Trump pada Agustus menandatangani undang-undang pelarangan terhadap salah satu lembaga eksekutif pemerintah menggunakan teknologi Huawei.
(wbs)
