Buntut Dugaan Kebocoran 1,3 Miliar Data, Warganet Ramai-ramai #TuntutKominfo

JAKARTA - Buntut kebocoran data pendaftar kartu SIM menjadikan tagar #TuntutKominfo menggema di media sosial Twitter. Ribuan netizen mencuitkan tagar tersebut, membuatnya bertengger di jajaran trending topik.

Berdasarkan pantauan SINDONews , Sabtu (3/9) siang, warganet ramai-ramai menuntut Kominfo agar bekerja lebih baik lagi. Mereka menilai Kominfo sudah lalai dalam menjaga keamanan data masyarakat Indonesia.

”Dari banyaknya kejadian kebocoran data, bagaimana tanggung jawab regulator? Apalagi soal data registrasi SIM Card dimana dulu katanya menjamin kerahasiaan data pribadi dalam registrasi kartu prabayar. Bagaimana tanggung jawabnya terhadap rakyat? #TuntutKominfo,” cuit salah satu netizen.

“Kalo jaga data aja nggak mampu, gimana mau jaga Negara. Saran saya kalo nggak becus kerja mundur saja. Sudah ngga mampu nyari pembenaran terus, lempar kesalahan sana sini," sahut netizen lainnya.

"Woy, kalau kerja yang bener. Kalau nggak bener mending mundur saja. Ribet amat hidup lo #TuntutKominfo," timpal yang lain.

Untuk diketahui, sebelumnya dilaporkan terjadi kebocoran data yang menyangkut kebijakan Kominfo yang beberapa tahun lalu mengeluarkan aturan registrasi nomor HP menggunakan NIK dan KK.

Lewat sebuah postingan Twitter, Tegus Apriano dengan akun @secgron melaporkan bahwa terjadi kebocoran data pribadi para pendaftar nomor HP dengan NIK dan KK di forum BreachForums (breached.to).

Tak tanggung-tanggung, jumlah kebocoran mencapai lebih dari 1,3 miliar data yang mencakup NIK, No HP, provider, tanggal registrasi, dengan ukuran file utuhnya menyentuh 87 GB dalam format CSV.

Data dibagikan oleh pengguna BreachForums dengan nama akun Bjorka dengan operator yang tercantum di sampel data adalah Telkomsel, Indosat, Tri, XL dan Smartfren.

Kominfo sendiri telah menyangkal bahwa kebocoran bukanlah disebabkan oleh pihak mereka. Menurut Kominfo, data yang bocor berasal dari pihak lain yang hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan.

"Berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo," tulis Kominfo dalam pernyataan resminya.

Kementerian yang berada di bawah kepemimpinan Johnny G. Plate itu beralasan bahwa pihaknya tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar seperti yang dikabarkan.



Mereka pun mengklaim telah melakukan penelusuran internal. Kominfo juga menyebut sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber data dan hal-hal lain terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut.