Ditentukan dari Kapasitas VRAM, Pakistan Akan Kenakan Pajak GPU

ISLAMABAD - Harga kartu grafis ( GPU) perlahan mulai turun sejak dua tahun terakhir mengalami kenaikan yang gila. Dan pemerintah Pakistan berencana untuk mengenakan pajak pada setiap pembeliannnya.



Seperti dilansir dari TechSpot, ini berlaku untuk GPU impor. Alih-alih menilai kartu secara individual, Pakistan akan menilai setiap GPU hanya berdasarkan kapasitas VRAM-nya.

Pajak akan dikenakan sebesar 36 persen dari harga dalam Rupee Pakistan. Adapun kapasitas VRAM yang akan dikenakan pajak mulai dari 4GB hingga 24GB.

Misalnya, sistem baru mengasumsikan nilai USD196 untuk GPU 8GB. Nilai tukar saat ini membawanya ke Rs. 42.561, dan pajak 36 persen menambahkan Rs. 15.321,96.

Memang, sulit untuk membedakan antara GPU kecuali mengikuti peringkat benchmark. Nama yang diberikan produsen pada kartu seringkali membingungkan.

Untuk petugas bea cukai yang melihat kotak GPU, VRAM mungkin nomor termudah untuk ditunjukkan yang menunjukkan perbedaannya, tetapi itu jelas tidak menunjukkan bagaimana peringkatnya.

Paket baru mungkin membebani beberapa GPU lebih banyak daripada produk lain yang lebih kuat. Pakistan mungkin membebani GPU unggulan yang sudah tua seperti 24GB Titan RTX jauh lebih tinggi daripada 3070 yang lebih kuat.

Catatan khusus adalah 12GB mid-range RTX 3060, yang akan memicu tugas yang sama dengan RTX 3080 Ti yang jauh lebih kuat, yang juga memiliki 12GB VRAM. 3070 biasanya peringkat di atas 3060 hanya memiliki 8GB.

Tak perlu disebutkan valuasi statis yang mungkin cocok dengan beberapa kartu tetapi sangat mendevaluasi GPU kelas atas, yang coba dihindari oleh otoritas Pakistan.

Kolektor menilai chip 12GB seharga USD328 cocok untuk MSRP USD 330 3060. Namun, penilaian maksimum adalah USD540 untuk GPU 24GB hampir seperempat dari MSRP 24GB 3090 Ti USD2.000.

Mencoba untuk membuat beberapa pesanan dengan bea masuk dapat dimengerti. Sayangnya, membandingkan nilai GPU lebih rumit dari yang seharusnya.

Tapi perlu diingat ini masih rencana, belum jelas kapan kebijakan akan mulai diberlakukan.