Tagar #BlokirKominfo Menggema, Bukti Buruknya Cara Komunikasi Kominfo?
Selasa, 02 Agustus 2022 - 12:52 WIB
loading...
Isu pendaftaran PSE di media sosial bergulir liar dan terus memicu amarah dari masyarakat. Tampak Ditjen Aptika Semuel Abrijani Pengerapan. Foto: dok Kominfo
A
A
A
JAKARTA - Pemblokiran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) masih terus jadi polemik di masyarakat. Protes keras terhadap Kominfo digemakan oleh warganet di media sosial sejak akhir pekan lalu media sosial. Tidak hanya melalui tagar #BlokirKominfo, namun juga puluhan ribu komentar di akun media sosial Kominfo.
Padahal, sebenarnya maksud pendaftaran PSE sendiri sangat baik. Seperti dijelaskan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangarepan.
”Kami bukan meminta PSE untuk mengurus izin. Hanya mendaftar saja. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkat rasa nyaman pengguna, juga mendukung ekosistem digital di Indonesia,” ungkapnya.
Meski demikian, dari pantauan SINDOnews, banyak sekali masyarakat dan warganet yang belum menangkap dan mendapatkan esensi konteks pemblokiran PSE yang tidak mau mendaftar.
CEO & Founder Media Buffet PR Bima Marzuki memberikan sejumlah analisa terkait buruknya cara berkomunikasi Kominfo dalam menjelaskan isu PSE kepada masyarakat.
1. Salah Memetakan Stakeholder
Sebelum melakukan penutupan sementara layanan seperti Steam ataupun PayPal, Bima menyebut bahwa Kominfo seharusnya bisa mengidentifikasi stakeholder mana yang terpengaruh dan sejauh mana dampaknya. ”Dari kemarahan komunitas gamer dan pekerja kreatif, terlihat belum ada upaya komunikasi yang intens dari Kominfo terhadap komunitas tersebut,” beber Bima.
2. Strategi Narasi Meleset
Menurut Bima, narasi yang coba dibangun oleh Kominfo adalah ”sekadar registrasi” dan ”demi kedaulatan” dengan upaya menyederhanakan konteks melalui analogi ”tukang bubur vs satpam” dan ”orang tua-anak”.
Padahal, sebenarnya maksud pendaftaran PSE sendiri sangat baik. Seperti dijelaskan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangarepan.
”Kami bukan meminta PSE untuk mengurus izin. Hanya mendaftar saja. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkat rasa nyaman pengguna, juga mendukung ekosistem digital di Indonesia,” ungkapnya.
Meski demikian, dari pantauan SINDOnews, banyak sekali masyarakat dan warganet yang belum menangkap dan mendapatkan esensi konteks pemblokiran PSE yang tidak mau mendaftar.
CEO & Founder Media Buffet PR Bima Marzuki memberikan sejumlah analisa terkait buruknya cara berkomunikasi Kominfo dalam menjelaskan isu PSE kepada masyarakat.
1. Salah Memetakan Stakeholder
Sebelum melakukan penutupan sementara layanan seperti Steam ataupun PayPal, Bima menyebut bahwa Kominfo seharusnya bisa mengidentifikasi stakeholder mana yang terpengaruh dan sejauh mana dampaknya. ”Dari kemarahan komunitas gamer dan pekerja kreatif, terlihat belum ada upaya komunikasi yang intens dari Kominfo terhadap komunitas tersebut,” beber Bima.
2. Strategi Narasi Meleset
Menurut Bima, narasi yang coba dibangun oleh Kominfo adalah ”sekadar registrasi” dan ”demi kedaulatan” dengan upaya menyederhanakan konteks melalui analogi ”tukang bubur vs satpam” dan ”orang tua-anak”.
Lihat Juga :
