Begini Langkah Kominfo Selesaikan Dampak Negatif Pinjol Ilegal
loading...
Lebih dari 68 juta warga mengambil bagian dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial pinjaman online. Foto: dok Kominfo
A
A
A
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, mengatakan lembaganya menjadi salah satu institusi yang berperan dalam menyelesaikan dampak negatif pinjaman online (pinjol) ilegal.
Oleh karena itu, pihaknya berupaya melakukan penanganan terhadap pinjol ilegal yang telah secara terang-terangan menyalahgunakan informasi dan transaksi elektronik sehingga menyebabkan keresahan publik.
BACA JUGA: Ironis, Facebook Nggak Bisa Gunakan Nama Meta di Instagram
Pemerintah, kata Johnny, berupaya menghadirkan penyelenggaraan industri pinjol yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.
Menurut Johnny, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan perhatian atas tata kelola pinjol, karena lebih dari 68 juta warga mengambil bagian dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial itu.
”Sesuai arahan Presiden, Kominfo merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), beserta peraturan perubahan dan pelaksanaan sebagai dasar hukum penanganan pinjol ilegal,” ujar Johnny dalam keterangan pers, Sabtu (30/10).
Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, Kominfo telah melakukan moratorium pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Layanan Jasa Keuangan Pinjaman Online.
“Penerapan kebijakan ini akan mengiringi moratorium yang dilakukan oleh OJK terhadap permohonan pendaftaran penyelenggara jasa pinjaman online baru sejak tahun 2020,” tandas Menkominfo.
BACA JUGA: 4 Cara Keluar dari Grup WhatsApp Tanpa Ketahuan
Kominfo saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan moratorium bersama dengan OJK, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai institusi dalam penyelenggaraan pendaftaran sistem elektronik layanan jasa keuangan.
Oleh karena itu, pihaknya berupaya melakukan penanganan terhadap pinjol ilegal yang telah secara terang-terangan menyalahgunakan informasi dan transaksi elektronik sehingga menyebabkan keresahan publik.
BACA JUGA: Ironis, Facebook Nggak Bisa Gunakan Nama Meta di Instagram
Pemerintah, kata Johnny, berupaya menghadirkan penyelenggaraan industri pinjol yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.
Menurut Johnny, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan perhatian atas tata kelola pinjol, karena lebih dari 68 juta warga mengambil bagian dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial itu.
”Sesuai arahan Presiden, Kominfo merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), beserta peraturan perubahan dan pelaksanaan sebagai dasar hukum penanganan pinjol ilegal,” ujar Johnny dalam keterangan pers, Sabtu (30/10).
Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, Kominfo telah melakukan moratorium pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Layanan Jasa Keuangan Pinjaman Online.
“Penerapan kebijakan ini akan mengiringi moratorium yang dilakukan oleh OJK terhadap permohonan pendaftaran penyelenggara jasa pinjaman online baru sejak tahun 2020,” tandas Menkominfo.
BACA JUGA: 4 Cara Keluar dari Grup WhatsApp Tanpa Ketahuan
Kominfo saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan moratorium bersama dengan OJK, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai institusi dalam penyelenggaraan pendaftaran sistem elektronik layanan jasa keuangan.
(dan)
Lihat Juga :
