Kasus Kebocoran Data, Pakar Sayangkan Sikap Kominfo yang Terkesan Lepas Tangan
Rabu, 07 September 2022 - 06:18 WIB
JAKARTA - Pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menyayangkan sikap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang terkesan lepas tangan terhadap kasus kebocoran 1,3 miliar data pendaftar kartu SIM.
Menurut Alfons, padahal institusi tersebut jelas-jelas mengeluarkan peraturan bahwa setiap pengguna kartu SIM wajib memberikan informasi kependudukan sebagai syarat menggunakan kartu SIM dan menjamin data yang diberikan aman.
“Sementara institusi yang seharusnya bisa menjawab hal ini sibuk menyangkal dan mengatakan datanya bukan dari institusinya. Atau dengan kata lain, yang penting bukan salah gue. Alias lepas tangan," kata Alfons.
Alfons mengklaim bahwa data yang bocor benar-benar otentik, tidak seperti yang dikatakan Kominfo yang menyebut hanya 20% data saja yang valid. Ia menyebut keabsahan data baik nomor telepon dan NIK sangat cocok.
"Dari nomor NIK yang diberikan sebagai sampel, semua nomor NIK yang dicek secara random 100% merupakan NIK yang otentik dan nomor telepon yang terkait dengan NIK tersebut ternyata aktif dan memang digunakan oleh pemilik NIK yang bersangkutan," terangnya.
Kominfo sendiri sebenarnya sudah mengaku bahwa pihaknya bersama dengan para operator seluler, Dukcapil, BSSN, tim Cyber Crime Polri, serta Dirjen PPI sudah dan terus melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini.
Meskipun hingga kini identitas pembocor data belum terungkap, namun Kominfo menegaskan akan terus mencari seraya memberikan waktu kepada para pemegang data untuk memperbaiki sistemnya.
Kominfo pun meminta agar seluruh pihak bahu-membahu bekerja sama dalam menjaga keamanan data pribadi jangan sampai kebocoran kembali terjadi karena ada amanat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data.
Menurut Alfons, padahal institusi tersebut jelas-jelas mengeluarkan peraturan bahwa setiap pengguna kartu SIM wajib memberikan informasi kependudukan sebagai syarat menggunakan kartu SIM dan menjamin data yang diberikan aman.
“Sementara institusi yang seharusnya bisa menjawab hal ini sibuk menyangkal dan mengatakan datanya bukan dari institusinya. Atau dengan kata lain, yang penting bukan salah gue. Alias lepas tangan," kata Alfons.
Alfons mengklaim bahwa data yang bocor benar-benar otentik, tidak seperti yang dikatakan Kominfo yang menyebut hanya 20% data saja yang valid. Ia menyebut keabsahan data baik nomor telepon dan NIK sangat cocok.
"Dari nomor NIK yang diberikan sebagai sampel, semua nomor NIK yang dicek secara random 100% merupakan NIK yang otentik dan nomor telepon yang terkait dengan NIK tersebut ternyata aktif dan memang digunakan oleh pemilik NIK yang bersangkutan," terangnya.
Kominfo sendiri sebenarnya sudah mengaku bahwa pihaknya bersama dengan para operator seluler, Dukcapil, BSSN, tim Cyber Crime Polri, serta Dirjen PPI sudah dan terus melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini.
Meskipun hingga kini identitas pembocor data belum terungkap, namun Kominfo menegaskan akan terus mencari seraya memberikan waktu kepada para pemegang data untuk memperbaiki sistemnya.
Kominfo pun meminta agar seluruh pihak bahu-membahu bekerja sama dalam menjaga keamanan data pribadi jangan sampai kebocoran kembali terjadi karena ada amanat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data.
(dan)
tulis komentar anda