Robot Pengacara Digugat karena Bukan Sarjana Hukum

Saat itu dia meminta bantuan hukum dari robot DoNotPay untuk membuat dokumen gugatan. Hanya saja dokumen yang dibuat justru sama sekali tidak punya basis hukum yang kuat.

"DoNotPay slalai karena menyediakan layanan hukum tanpa asistensi dari pihak-pihak yang kompeten di bidang hukum. Hal ini benar-benar ceroboh dan berbahaya," ungkap Jonathan Faridian.



Diketahui DoNotPay merupakan perusahaan rintisan yang didirikan Joshua Browder pada 2015. Sejatinya DoNotPay ingin memberikan bantuan berupa pertimbangan hukum kepada semua orang yang kesulitan mendapatkan pengacara atau akses pendampingan hukum lainnya.

DoNotPay kemudian berkembang dengan membuat robot-robot yang diposisikan mengganti keberadaan seorang pengacara. Robot-robot tersebut dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Berkat teknologi itu robot-robot DoNotPay akan mampu memberikan bantuan hukum yang lebih detail dan sama baiknya dengan pengacara yang ada saat ini. Keberadaan DoNotPay memang langsung disambut positif banyak orang.

Joshua Browder bahkan pernah berupaya menghadirkan robot DoNotPay ke dalam sebuah persidangan seperti halnya seorang pengacara. Hanya saja hal itu mendapat tentangan keras dari praktisi hukum. "Saya mendapat ancaman kurungan enam bulan penjara jika membawa robot ke pengadilan," tulis Joshua Browder melalui akun Twitter miliknya.

Kini Joshua Browder menghadapi tantangan baru dimana robot-robotnya digugat karena memang tidak punya latar belakang akademik hukum.