Robot Pengacara Digugat karena Bukan Sarjana Hukum

JAKARTA - Robot pengacara yang dibuat oleh DoNotPay digugat oleh firma hukum karena bukan Sarjana Hukum. Keberadaan robot-robot yang dimiliki DoNotPay itu menurut firma hukum Edelson yang ada di Chicago, Amerika Serikat itu justru mencederai martabat hukum.

Menurut mereka DoNotPay telah memberikan layanan yang melanggar hukum. DoNotPay juga dianggap merendahkan hukum karena menyediakan robot-robot yang dianggap mampu memberikan pertimbangan hukum melalui sebuah teknologi. Menurut Edelson teknologi yang diterapkan justru belum memenuhi standar yang dibutuhkan dalam memahami segala bentuk prosedur hukum.

"Sayangnya bagi penggunanya, DoNotPay sebenarnya bukan robot , pengacara, atau firma hukum. DoNotPay tidak memiliki gelar sarjana hukum dan tidak diawasi oleh pengacara mana pun," tulis gugatan yang diajukan Edelson dikutip Daily Mail.

Edelson juga menyebutkan pendiri DoNotPay, Joshua Browder bukanlah praktisi hukum apalagi pengacara. Menurut pendiri firma hukum Edelson, Jay Edelson, Joshua Browder justru hanya memanfaatkan teknologi untuk mencari untung dalam masalah bantuan hukum.

Menurutnya tetap ada aturan yang harus diikuti oleh Joshua Browder saat memutuskan memberikan layanan bantuan hukum dalam wujud teknologi. Cara itu mencederai profesi pengacara yang memang mau tidak mau harus ikut aturan main yang ada.

Baca juga : Toyota Land Cruiser Paling Sering Dicuri di Jepang, Ini Alasannya



"Kami akan membuktikan di pengadilan bahwa robot DoNotPay memang tidak layak bekerja," ujar Jay Edelson.

Dia bahkan mengatakan dalam gugatan tersebut memuat pengakuan para pengguna DoNotPay. Misalnya pengakuan Jonathan Faridian yang kecewa saat menggunakan jasa robot DoNotPay.

Saat itu dia meminta bantuan hukum dari robot DoNotPay untuk membuat dokumen gugatan. Hanya saja dokumen yang dibuat justru sama sekali tidak punya basis hukum yang kuat.

"DoNotPay slalai karena menyediakan layanan hukum tanpa asistensi dari pihak-pihak yang kompeten di bidang hukum. Hal ini benar-benar ceroboh dan berbahaya," ungkap Jonathan Faridian.

Baca juga : OpenAI Resmi Luncurkan ChatGPT-4, Diklaim Setara dengan Manusia Superjenius

Diketahui DoNotPay merupakan perusahaan rintisan yang didirikan Joshua Browder pada 2015. Sejatinya DoNotPay ingin memberikan bantuan berupa pertimbangan hukum kepada semua orang yang kesulitan mendapatkan pengacara atau akses pendampingan hukum lainnya.

DoNotPay kemudian berkembang dengan membuat robot-robot yang diposisikan mengganti keberadaan seorang pengacara. Robot-robot tersebut dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Berkat teknologi itu robot-robot DoNotPay akan mampu memberikan bantuan hukum yang lebih detail dan sama baiknya dengan pengacara yang ada saat ini. Keberadaan DoNotPay memang langsung disambut positif banyak orang.

Joshua Browder bahkan pernah berupaya menghadirkan robot DoNotPay ke dalam sebuah persidangan seperti halnya seorang pengacara. Hanya saja hal itu mendapat tentangan keras dari praktisi hukum. "Saya mendapat ancaman kurungan enam bulan penjara jika membawa robot ke pengadilan," tulis Joshua Browder melalui akun Twitter miliknya.

Kini Joshua Browder menghadapi tantangan baru dimana robot-robotnya digugat karena memang tidak punya latar belakang akademik hukum.