Qualcomm Dukung Pemerintah Berantas Ponsel BM
Selasa, 09 Juli 2019 - 20:01 WIB
Qualcomm Dukung Pemerintah Berantas Ponsel BM
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan International Mobile Equipment Identity (IMEI). Qualcomm pun mendukung langkah tersebut demi memberantas ponsel ilegal.
Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kerjasama tersebut salah satunya dengan memberikan Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS).
Teknologi itu kini dinamakan menjadi Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (SIRINA) seiring dengan kerja sama antara Kemenperin dan Qualcomm sejak 2017.
Selain itu menurut Director Government Affairs South East Asia and Pasific Qualcomm,Nies Purwati, bentuk dukungan lain kepada pemerintah adalah dengan memberikan pelatihan penggunaan teknologi pemberantasan ponsel ilegal. Seluruh bentuk dukungan yang ada diberikan secara cuma-cuma.
"Kami hanya transfer pengetahuan. Sedangkan, tentang penggunaan dan data di dalam teknologi tersebut kita tidak sentuh lagi sejak diberikan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Dikabarkan sebelumnya, tiga Kementerian RI akan membuat regulasi bersama mengenai pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) ilegal. Aturan tersebut direncanakan akan rilis bulan depan.
"Pokoknya bulan Agustus. Tanggal persisnya nanti dikabarin. Intinya di bulan Agustus akan ada regulasi bersama antara Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan," ujar PLT Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu
Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kerjasama tersebut salah satunya dengan memberikan Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS).
Teknologi itu kini dinamakan menjadi Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (SIRINA) seiring dengan kerja sama antara Kemenperin dan Qualcomm sejak 2017.
Selain itu menurut Director Government Affairs South East Asia and Pasific Qualcomm,Nies Purwati, bentuk dukungan lain kepada pemerintah adalah dengan memberikan pelatihan penggunaan teknologi pemberantasan ponsel ilegal. Seluruh bentuk dukungan yang ada diberikan secara cuma-cuma.
"Kami hanya transfer pengetahuan. Sedangkan, tentang penggunaan dan data di dalam teknologi tersebut kita tidak sentuh lagi sejak diberikan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Dikabarkan sebelumnya, tiga Kementerian RI akan membuat regulasi bersama mengenai pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) ilegal. Aturan tersebut direncanakan akan rilis bulan depan.
"Pokoknya bulan Agustus. Tanggal persisnya nanti dikabarin. Intinya di bulan Agustus akan ada regulasi bersama antara Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan," ujar PLT Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu
(wbs)
