Diduga Ikuti Pola AS, Ini Jawaban Twitter Soal Politik Indonesia
Diduga Ikuti Pola AS, Ini Jawaban Twitter Soal Politik Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Kejadian peretasan beberapa akun media sosial dan Twitter dan WhatsApp jelang pemilihan presiden 17 April 2019 dituding kejadian ini mirip serangan yang terjadi saat Pemilu di Amerika Serikat.
Sejumlah negara yang pernah merasakan manipulasi media sosialnya mulai dari Nikaragua, Panama, Honduras, El Salvador, Meksiko, Kosta Rika, Guatemala, dan Venezuela. Sepulveda kini menjalani vonis 10 tahun penjara dalam tuduhan spionase di pemilu Kolombia.
Pihak Twiiter Indonesia memaparkan kepada SINDOnews Kamis (4/4/2019) Ada banyak perbincangan tentang Twitter dan keberpihakan politik di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir, dan kami ingin mengambil kesempatan ini untuk meluruskan beberapa hal.
Twitter adalah platform tempat berbagai suara dari beragam spektrum dapat dilihat dan didengar. Kami berkomitmen untuk memegang teguh prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan ketidakberpihakan.
Baik itu tren, proses penegakan kebijakan Twitter, maupun terkait konten yang muncul di linimasa Anda; kami percaya pada ketidakberpihakan dan tidak mengambil tindakan apa pun berdasarkan sudut pandang politik. Produk dan kebijakan kami tidak pernah diciptakan atau dikembangkan berdasarkan ideologi politik.
" Kami telah melakukan lebih dari 70 kali perubahan produk, kebijakan, dan operasional sejak dari awal 2018; semua bertujuan untuk membuat orang merasa nyaman mengekspresikan diri mereka di platform kami. Perilaku kasar dan ajakan kebencian bisa datang dari berbagai akun yang memiliki berbagai ideologi dan kami akan mengambil tindakan ketika Peraturan Twitter dilanggar," tulis Twitter.
Perlu kami tegaskan; bahwa kami tidak meninjau, memprioritaskan, atau menegakan kebijakan kami berdasarkan ideologi politik. Setiap Tweet dan setiap akun diperlakukan dengan tidak memihak. Kami menerapkan kebijakan kami secara adil dan bijaksana untuk semua.
Kami memiliki tim khusus di level global yang menegakkan Peraturan Twitter tanpa memihak. Karyawan Twitter Indonesia tidak membuat keputusan penegakan peraturan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan objektivitas dalam setiap keputusan yang kami ambil.
Sejumlah negara yang pernah merasakan manipulasi media sosialnya mulai dari Nikaragua, Panama, Honduras, El Salvador, Meksiko, Kosta Rika, Guatemala, dan Venezuela. Sepulveda kini menjalani vonis 10 tahun penjara dalam tuduhan spionase di pemilu Kolombia.
Pihak Twiiter Indonesia memaparkan kepada SINDOnews Kamis (4/4/2019) Ada banyak perbincangan tentang Twitter dan keberpihakan politik di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir, dan kami ingin mengambil kesempatan ini untuk meluruskan beberapa hal.
Twitter adalah platform tempat berbagai suara dari beragam spektrum dapat dilihat dan didengar. Kami berkomitmen untuk memegang teguh prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan ketidakberpihakan.
Baik itu tren, proses penegakan kebijakan Twitter, maupun terkait konten yang muncul di linimasa Anda; kami percaya pada ketidakberpihakan dan tidak mengambil tindakan apa pun berdasarkan sudut pandang politik. Produk dan kebijakan kami tidak pernah diciptakan atau dikembangkan berdasarkan ideologi politik.
" Kami telah melakukan lebih dari 70 kali perubahan produk, kebijakan, dan operasional sejak dari awal 2018; semua bertujuan untuk membuat orang merasa nyaman mengekspresikan diri mereka di platform kami. Perilaku kasar dan ajakan kebencian bisa datang dari berbagai akun yang memiliki berbagai ideologi dan kami akan mengambil tindakan ketika Peraturan Twitter dilanggar," tulis Twitter.
Perlu kami tegaskan; bahwa kami tidak meninjau, memprioritaskan, atau menegakan kebijakan kami berdasarkan ideologi politik. Setiap Tweet dan setiap akun diperlakukan dengan tidak memihak. Kami menerapkan kebijakan kami secara adil dan bijaksana untuk semua.
Kami memiliki tim khusus di level global yang menegakkan Peraturan Twitter tanpa memihak. Karyawan Twitter Indonesia tidak membuat keputusan penegakan peraturan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan objektivitas dalam setiap keputusan yang kami ambil.
(wbs)
Explore More