Facebook Umumkan Blokir Akun Jenderal dan Partai di Myanmar

Rabu, 29 Agustus 2018 - 09:02 WIB
Facebook Umumkan Blokir...
Facebook Umumkan Blokir Akun Jenderal dan Partai di Myanmar
A A A
BANGKOK - Facebook telah merilis beberapa personel militer Myanmar dari situs media sosial dan akun Instagram telah diblokir, hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran `kebencian dan misinformasi '

Menurut Facebook, tindakan itu diambil setelah peninjauannya terhadap konten akun partai.

"Secara khusus, kami memblokir 20 individu dan organisasi Myanmar dari Facebook termasuk Panglima Angkatan Darat, Jenderal Senior, Ming Aung Hlaing dan jaringan televisi militer, Myawady," lapornya seperti ditulis Reuters.

Laporan diposting melalui blog mengatakan bahwa 18 akun Facebook telah diblokir, satu akun di Instagram dan 52 halaman Facebook diikuti oleh hampir 12 juta orang.

Media sosial memang mendapat banyak kritik pada 2017. Bukan hanya Facebook, Twitter pun demikian. Mereka dikritik karena tidak mampu mengatasi fake news atau hoax (berita bohong). Bahkan media sosial dianggap ikut digunakans sebagai alat untuk mempengaruhi pemilihan umum di Amerika Serikat (AS) dan Brexit (Bristish Exit/Inggris keluar dari komunitas Eropa) di Inggris.

"Setiap tahun saya menerima tantangan pribadi untuk belajar sesuatu yang baru. Saya pernah mengunjungi setiap negara bagian di AS, berlari 365 mil, membangun AI (kecerdasan buatan) untuk rumah saya, membaca 25 buku, dan belajar bahasa Mandarin," tulis Mark Zuckerberg dalam akun Facebook-nya.

Laman Geeky Gadgets, menuliskan, Mar Zuckerberg menyatakan komitmennya untuk mengatasi hal-hal seperti di atas dan menjadikannya sebagai tujuan pribadi. Supaya tujuannya itu terwujud, dia berjanji akan fokus di Facebook. "Hari ini terasa seperti tahun pertama. Dunia merasa cemas dan terpecah, Facebook memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan," ucapnya.

Yang menarik, Mark Zuckerberg juga menyoroti masalah munculnya sejumlah kecil perusahaan teknologi besar dan pemerintah yang menggunakan teknologi untuk mengawasi warganya. "Banyak orang sekarang percaya bahwa teknologi hanya memusatkan kekuasaan daripada mendesentralisasikannya," tulisnya lagi.
(wbs)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4571 seconds (0.1#10.140)