Alasan Sibuk, Facebook Mangkir dari Undangan Komisi I DPR
Rabu, 11 April 2018 - 21:57 WIB
Alasan Sibuk, Facebook Mangkir dari Undangan Komisi I DPR
A
A
A
JAKARTA - Facebook mangkir dari undangan Komisi I DPR dengan agenda mendengarkan penjelasan pihak Facebook terkait bocornya data 1 juta pengguna Facebook Indonesia. Agenda yang seharusnya berlangsung pada Rabu (11/4/2018) pukul 13.00 WIB harus dijadwalkan ulang pada pekan depan.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Al Masyhari mengatakan, minggu lalu pihaknya sudah konfirmasi memanggil Facebook Indonesia dan mereka juga sudah sanggupi. “Namun kemudian hari Jumat (6/4/2018) Facebook Indonesia memberitahukan pada kami mohon penjadwalan ulang karena pada hari Rabu ini sebagaimana kita jadwalkan waktu minggu yang lalu pimpinan Facebook Asia Tenggata masih harus menghadiri di kongres Amerika sehingga mereka minta di-schedule-kan pada tanggal 17 (April) karena akan dihadirkan juga pimpinan Facebook atau pejabat Facebook tertinggi se-Asia Tenggara,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Al Masyhari di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/4/12018).
Menurut Kharis, nantinya tidak hanya pejabat Facebook Indonesia saja yang hadir dalam rapat Komisi I, tapi juga pejabat Facebook Asia Tenggara guna menjelaskan kasus bocornya data 1 juta pengguna Facebook Indonesia. “Mudah-mudahan hadir, kalau nggak hadir berarti etikatnya nggak baik,” ujarnya. (Baca juga: Jika Bersalah, Menkominfo Tak Ragu Blokir Facebook )
Kharis menjelaskan, dalam rapat nanti Komisi I DPR ingin mengkonfirmasi mengenai adanya informasi 1 juta data pengguna Facebook Indonesia yang bocor. Bagi Komisi I, itu angka yang spektakuler untuk itu, pihaknya ingin mendengarkan penjelasan dan melakukan pendalaman langsung dengan pihak Facebook.
“Kemudian kita akan membahas tindak lanjutnya. Seperti apa pertanggungjawaban Facebook terhadap bocornya data pengguna Facebook di Indonesia,” jelasnya. (Baca juga: Data dari Indonesia Dicuri, Bos Facebook Ngaku Salah )
Komisi I belum bisa berbicara mengenai sanksi, serta belum bisa menilai langkah yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara sampai mendengar penjelasan dari pihak Facebook. Kalau memang melihat adanya kelalaian tentu DPR tidak akan segan meminta Menkominfo untuk menjatuhkan sanksi yang berat kelada Facebook.
“Makannya, sebelum sampai terjadi (Facebook digunakan untuk kepentingan politk) kita ingin pastikan seperti apa bocornya ini apa, siapa yang melakukan untuk apa kita perlu perdalam,” tandasnya.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Al Masyhari mengatakan, minggu lalu pihaknya sudah konfirmasi memanggil Facebook Indonesia dan mereka juga sudah sanggupi. “Namun kemudian hari Jumat (6/4/2018) Facebook Indonesia memberitahukan pada kami mohon penjadwalan ulang karena pada hari Rabu ini sebagaimana kita jadwalkan waktu minggu yang lalu pimpinan Facebook Asia Tenggata masih harus menghadiri di kongres Amerika sehingga mereka minta di-schedule-kan pada tanggal 17 (April) karena akan dihadirkan juga pimpinan Facebook atau pejabat Facebook tertinggi se-Asia Tenggara,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Al Masyhari di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/4/12018).
Menurut Kharis, nantinya tidak hanya pejabat Facebook Indonesia saja yang hadir dalam rapat Komisi I, tapi juga pejabat Facebook Asia Tenggara guna menjelaskan kasus bocornya data 1 juta pengguna Facebook Indonesia. “Mudah-mudahan hadir, kalau nggak hadir berarti etikatnya nggak baik,” ujarnya. (Baca juga: Jika Bersalah, Menkominfo Tak Ragu Blokir Facebook )
Kharis menjelaskan, dalam rapat nanti Komisi I DPR ingin mengkonfirmasi mengenai adanya informasi 1 juta data pengguna Facebook Indonesia yang bocor. Bagi Komisi I, itu angka yang spektakuler untuk itu, pihaknya ingin mendengarkan penjelasan dan melakukan pendalaman langsung dengan pihak Facebook.
“Kemudian kita akan membahas tindak lanjutnya. Seperti apa pertanggungjawaban Facebook terhadap bocornya data pengguna Facebook di Indonesia,” jelasnya. (Baca juga: Data dari Indonesia Dicuri, Bos Facebook Ngaku Salah )
Komisi I belum bisa berbicara mengenai sanksi, serta belum bisa menilai langkah yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara sampai mendengar penjelasan dari pihak Facebook. Kalau memang melihat adanya kelalaian tentu DPR tidak akan segan meminta Menkominfo untuk menjatuhkan sanksi yang berat kelada Facebook.
“Makannya, sebelum sampai terjadi (Facebook digunakan untuk kepentingan politk) kita ingin pastikan seperti apa bocornya ini apa, siapa yang melakukan untuk apa kita perlu perdalam,” tandasnya.
(poe)
