Dua Wakil Indonesia Bergabung di Trust & Safety Council Twitter
Senin, 15 Februari 2016 - 23:27 WIB
Dua Wakil Indonesia Bergabung di Trust & Safety Council Twitter
A
A
A
JAKARTA - Twitter umumkan pembentukan Trust & Safety Council, sebagai bagian dari strategi untuk memastikan pengguna merasa aman dan nyaman mengekspresikan diri di Twitter. Saat ini, terdapat 40 organisasi dan para pakar dari 13 wilayah di dunia yang bergabung sebagai anggota perdana dari dewan ini.
Dalam hal ini ICT Watch dan The Wahid Institute merupakan dua Organisasi Non Pemerintah asal Indonesia yang tergabung di dalamnya dan berada sejajar bersama berbagai organisasi dan para pakar lainnya dari berbagai belahan dunia.
“Dengan ratusan juta Tweet setiap harinya, volume konten di Twitter sangatlah besar, sehingga menjadi sangat kompleks untuk menjaga keseimbangan antara penyalahgunaan dan menyampaikan kebenaran kepada penguasa,” ujar Public Policy Manager Twitter Indonesia, Agung Yudha dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Senin (15/2/2016).
Dia menambahkan, hal ini membutuhkan pendekatan berlapis, di mana masing-masing pengguna memiliki peran, demikian juga para pakar yang bekerja untuk keamanan dan kebebasan berekspresi.
Dalam hal ini posisi dewan tidak hanya sekedar memberi ruang bagi Twitter untuk mempertimbangkan ide-ide besar dan umpan balik untuk membuat platform ini lebih aman, tapi juga memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk berbagi pengalaman dengan sesama lembaga non-pemerintah lainnya dari seluruh dunia.
Dalam hal ini ICT Watch dan The Wahid Institute merupakan dua Organisasi Non Pemerintah asal Indonesia yang tergabung di dalamnya dan berada sejajar bersama berbagai organisasi dan para pakar lainnya dari berbagai belahan dunia.
“Dengan ratusan juta Tweet setiap harinya, volume konten di Twitter sangatlah besar, sehingga menjadi sangat kompleks untuk menjaga keseimbangan antara penyalahgunaan dan menyampaikan kebenaran kepada penguasa,” ujar Public Policy Manager Twitter Indonesia, Agung Yudha dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Senin (15/2/2016).
Dia menambahkan, hal ini membutuhkan pendekatan berlapis, di mana masing-masing pengguna memiliki peran, demikian juga para pakar yang bekerja untuk keamanan dan kebebasan berekspresi.
Dalam hal ini posisi dewan tidak hanya sekedar memberi ruang bagi Twitter untuk mempertimbangkan ide-ide besar dan umpan balik untuk membuat platform ini lebih aman, tapi juga memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk berbagi pengalaman dengan sesama lembaga non-pemerintah lainnya dari seluruh dunia.
(dol)
