Apjatel: Keamanan Siber Jadi Bagian Hak Asasi Manusia

JAKARTA - Keamanan internet di masa pandemi ini menjadi isu yang penting, khususnya di Indonesia.

Mengingat dunia digital telah menghubungkan lebih dari separuh umat manusia di dunia, konektivitas internet dan meningkatkan keamanan siber pada dasarnya harus dilihat sebagai hak asasi manusia.



"Upaya penyediaan dan perluasan akses internet harus menggunakan pendekatan berdasarkan nilai dan prinsip HAM yang komprehensif sebagaimana dinyatakan dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujar Ketua Bidang Humas Apjatel Anna Roos Diana, dikutip dari laman Southeast Asia Internet Governance Forum (SEAIGF), Kamis (2/9).

Dalam hal ini, peran pemerintah dan pemangku kepentingan sangat diperlukan sebagai upaya penyediaan dan perluasan akses internet dengan menggunakan pendekatan berdasarkan nilai dan prinsip tersebut.

Sebagai contohnya adalah Common Room dalam menginisiasi internet di daerah terpencil guna pengentasan literasi digital di Indonesia dengan community network.

Common Room mengusahakan agar internet komunitas dapat berintegrasi secara legal dan didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan menjalankan prinsip 5L yaitu:

● Low tech: mudah digunakan

● Low energy; teknologi yang hemat energi

● Low maintenance: infrastruktur internet yang mudah dirawat.

● Low learning curve: mudah dipelajari masyarakat

● Local support: pentingnya dukungan masyarakat lokal

Untuk itu menurut Anna, penyelenggaraan SEA-IGF diharapkan dapat meningkatkan wawasan para pelaku usaha serta stakeholder lain terkait perkembangan terbaru dari proses digital transformasi yang terus dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19.

Diharapkan juga wawasan ini dapat meningkatkan daya saing dan paparan usaha Indonesia dalam pasar global.



"Kami juga berharap bahwa forum ini dapat menghasilkan rekomendasi aksi dalam tantangan digitalisasi ini yang dapat digunakan oleh stakeholder untuk kemanjuan ekonomi." pungkasnya.