Kini Ada 'Pengadilan Luar Angkasa' untuk Sengketa di Luar Planet
loading...
Foto/dok
A
A
A
DUBAI - Uni Emirat Arab mengumumkan pembentukan "pengadilan luar angkasa " untuk menyelesaikan sengketa komersial. Pembentukan pengadilan ini karena UEA yang juga mengirim penyelidikan ke Mars.
Pengadilan akan berbasis di Pengadilan Dubai International Financial Centre (DIFC), sebuah pusat arbitrase independen yang diilhami oleh Inggris berdasarkan hukum umum. Rencananya, hukum luar angkasa diatur oleh konvensi dan resolusi internasional, termasuk Perjanjian Luar Angkasa PBB yang mulai berlaku pada tahun 1967. (Baca: Ilmuwan Berhasil Mengetahui Kedalaman Laut di Bulan Titan)
Beberapa negara juga telah menandatangani perjanjian bilateral atau multilateral untuk mengatur kegiatan luar angkasa mereka. Pembentukan pengadilan luar angkasa ini karena kini ruang angkasa telah menjadi masalah komersial yang melibatkan semakin banyak perusahaan swasta.
"Sebuah industri ruang angkasa yang terintegrasi, didukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur, dan penelitian ilmiah, sedang berlangsung," kata Zaki Azmi, Ketua Pengadilan DIFC Courts, dalam sebuah pernyataan yang dikutip Science Alert.
Pengadilan Luar Angkasa adalah inisiatif global yang akan beroperasi secara paralel, membantu membangun jaringan dukungan peradilan baru untuk menyelesaikan masalah dari eksplorasi ruang angkasa internasional di abad ke-21. (Baca juga: Bunglon Terkecil di Dunia Ditemukan di Hutan Madagaskar)
Didirikan pada tahun 2004, Pengadilan DIFC telah menarik banyak perusahaan asing untuk menengahi perselisihan komersial mereka. Karena selama ini belum memiliki pengadilan yang mengkhususkan diri dalam kegiatan luar angkasa perusahaan swasta.
UEA, yang menerima tujuh emirat termasuk Dubai, telah banyak berinvestasi di sektor luar angkasa dalam beberapa tahun terakhir. UEA telah mengirim astronot pertamanya ke luar angkasa pada 2019. Tahun lalu UEA juga meluncurkan wahana bernama "Harapan" menuju Mars yang akan mencapai tujuannya minggu depan.
"Itu bagi kami pembuka mata bahwa kami perlu menyediakan infrastruktur yang tepat jika terjadi perselisihan," kata Amna Al Owais, Kepala Panitera di Pengadilan DIFC, kepada AFP.
Owais mengatakan, pihaknya ingin mengatur perselisihan yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Misalnya ketidaksepakatan atas pembelian satelit atau tabrakan antar perangkat di luar angkasa. (Baca juga: Bumi akan Kehilangan Bulan Kedua untuk Selamanya)
Perusahaan dan institusi yang berbasis di UEA dan luar negeri sekarang akan memiliki pilihan untuk mengajukan keluhan ke pengadilan, dengan kontrak baru yang berpotensi menetapkan "pengadilan luar angkasa " baru sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan.
Pengadilan akan berbasis di Pengadilan Dubai International Financial Centre (DIFC), sebuah pusat arbitrase independen yang diilhami oleh Inggris berdasarkan hukum umum. Rencananya, hukum luar angkasa diatur oleh konvensi dan resolusi internasional, termasuk Perjanjian Luar Angkasa PBB yang mulai berlaku pada tahun 1967. (Baca: Ilmuwan Berhasil Mengetahui Kedalaman Laut di Bulan Titan)
Beberapa negara juga telah menandatangani perjanjian bilateral atau multilateral untuk mengatur kegiatan luar angkasa mereka. Pembentukan pengadilan luar angkasa ini karena kini ruang angkasa telah menjadi masalah komersial yang melibatkan semakin banyak perusahaan swasta.
"Sebuah industri ruang angkasa yang terintegrasi, didukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur, dan penelitian ilmiah, sedang berlangsung," kata Zaki Azmi, Ketua Pengadilan DIFC Courts, dalam sebuah pernyataan yang dikutip Science Alert.
Pengadilan Luar Angkasa adalah inisiatif global yang akan beroperasi secara paralel, membantu membangun jaringan dukungan peradilan baru untuk menyelesaikan masalah dari eksplorasi ruang angkasa internasional di abad ke-21. (Baca juga: Bunglon Terkecil di Dunia Ditemukan di Hutan Madagaskar)
Didirikan pada tahun 2004, Pengadilan DIFC telah menarik banyak perusahaan asing untuk menengahi perselisihan komersial mereka. Karena selama ini belum memiliki pengadilan yang mengkhususkan diri dalam kegiatan luar angkasa perusahaan swasta.
UEA, yang menerima tujuh emirat termasuk Dubai, telah banyak berinvestasi di sektor luar angkasa dalam beberapa tahun terakhir. UEA telah mengirim astronot pertamanya ke luar angkasa pada 2019. Tahun lalu UEA juga meluncurkan wahana bernama "Harapan" menuju Mars yang akan mencapai tujuannya minggu depan.
"Itu bagi kami pembuka mata bahwa kami perlu menyediakan infrastruktur yang tepat jika terjadi perselisihan," kata Amna Al Owais, Kepala Panitera di Pengadilan DIFC, kepada AFP.
Owais mengatakan, pihaknya ingin mengatur perselisihan yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Misalnya ketidaksepakatan atas pembelian satelit atau tabrakan antar perangkat di luar angkasa. (Baca juga: Bumi akan Kehilangan Bulan Kedua untuk Selamanya)
Perusahaan dan institusi yang berbasis di UEA dan luar negeri sekarang akan memiliki pilihan untuk mengajukan keluhan ke pengadilan, dengan kontrak baru yang berpotensi menetapkan "pengadilan luar angkasa " baru sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan.
(ysw)
Lihat Juga :
