Bisnis Telekomunikasi dalam Tekanan Ekonomi Global, Ini Respons APJATEL
Senin, 11 Mei 2026 - 10:08 WIB
loading...
Bisnis Telekomunikasi dalam Tekanan Ekonomi Global. Foto/ Dok Telkom
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) meminta penataan jaringan telekomunikasi nasional dilakukan secara lebih terukur.
Hal ini agar berkelanjutan tetap mampu menjaga kualitas layanan internet di tengah tekanan ekonomi global serta meningkatnya biaya operasional industri telekomunikasi.
APJATEL menilai penataan jaringan kabel telekomunikasi memang menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi infrastruktur di sejumlah daerah dinilai sudah semrawut dan berpotensi membahayakan masyarakat.
Selain mengganggu estetika kota, kondisi jaringan yang tidak tertata juga disebut telah memicu kecelakaan lalu lintas di beberapa wilayah.
Ketua Umum APJATEL Jerry Mangasas Swandy mengatakan asosiasi mendukung penuh langkah pemerintah dalam melakukan penataan jaringan telekomunikasi nasional.
Namun, menurut dia, proses tersebut juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha operator agar layanan internet kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Diperlukan keseimbangan antara percepatan penataan dan keberlangsungan usaha operator agar layanan internet kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Jerry dalam keterangannya.
Sebagai bagian dari rekomendasi industri, APJATEL meminta seluruh pekerjaan relokasi jaringan yang saat ini masih berjalan, khususnya yang melibatkan galian terbuka, manhole, maupun handhole, diprioritaskan untuk segera diselesaikan demi menjaga keselamatan masyarakat di lapangan.
Di sisi lain, APJATEL memastikan proyek relokasi yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional tetap berjalan sesuai jadwal.
Asosiasi menegaskan dukungannya terhadap proyek-proyek strategis pemerintah yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional.
Untuk relokasi jaringan non-PSN, APJATEL mengusulkan penyesuaian jadwal pelaksanaan selama satu bulan ke depan.
Langkah ini dinilai penting untuk memberikan ruang bagi operator dalam melakukan penyesuaian keuangan dan operasional di tengah lonjakan biaya operasional (opex) dan biaya modal (capex) yang masih membebani industri.
APJATEL juga tengah menyiapkan pembahasan internal guna merumuskan skema penataan jaringan yang lebih ideal, efektif, dan minim gangguan terhadap layanan harian masyarakat.
Menurut asosiasi, internet kini telah menjadi kebutuhan vital yang posisinya setara dengan layanan dasar seperti listrik dan air.
Karena itu, proses penataan infrastruktur perlu dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya fokus pada estetika wilayah, tetapi juga menjamin keberlangsungan konektivitas digital nasional.
Sekretaris Jenderal APJATEL Zulfi Hadi mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun solusi bersama melalui dialog dan harmonisasi kebijakan.
“Penataan jaringan telekomunikasi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang didukung harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Zulfi.
APJATEL menilai harmonisasi regulasi menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim investasi telekomunikasi yang sehat, efisien, dan tetap mendukung percepatan transformasi digital nasional sesuai amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Hal ini agar berkelanjutan tetap mampu menjaga kualitas layanan internet di tengah tekanan ekonomi global serta meningkatnya biaya operasional industri telekomunikasi.
APJATEL menilai penataan jaringan kabel telekomunikasi memang menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi infrastruktur di sejumlah daerah dinilai sudah semrawut dan berpotensi membahayakan masyarakat.
Selain mengganggu estetika kota, kondisi jaringan yang tidak tertata juga disebut telah memicu kecelakaan lalu lintas di beberapa wilayah.
Ketua Umum APJATEL Jerry Mangasas Swandy mengatakan asosiasi mendukung penuh langkah pemerintah dalam melakukan penataan jaringan telekomunikasi nasional.
Namun, menurut dia, proses tersebut juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha operator agar layanan internet kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Diperlukan keseimbangan antara percepatan penataan dan keberlangsungan usaha operator agar layanan internet kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Jerry dalam keterangannya.
Sebagai bagian dari rekomendasi industri, APJATEL meminta seluruh pekerjaan relokasi jaringan yang saat ini masih berjalan, khususnya yang melibatkan galian terbuka, manhole, maupun handhole, diprioritaskan untuk segera diselesaikan demi menjaga keselamatan masyarakat di lapangan.
Di sisi lain, APJATEL memastikan proyek relokasi yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional tetap berjalan sesuai jadwal.
Asosiasi menegaskan dukungannya terhadap proyek-proyek strategis pemerintah yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional.
Untuk relokasi jaringan non-PSN, APJATEL mengusulkan penyesuaian jadwal pelaksanaan selama satu bulan ke depan.
Langkah ini dinilai penting untuk memberikan ruang bagi operator dalam melakukan penyesuaian keuangan dan operasional di tengah lonjakan biaya operasional (opex) dan biaya modal (capex) yang masih membebani industri.
APJATEL juga tengah menyiapkan pembahasan internal guna merumuskan skema penataan jaringan yang lebih ideal, efektif, dan minim gangguan terhadap layanan harian masyarakat.
Menurut asosiasi, internet kini telah menjadi kebutuhan vital yang posisinya setara dengan layanan dasar seperti listrik dan air.
Karena itu, proses penataan infrastruktur perlu dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya fokus pada estetika wilayah, tetapi juga menjamin keberlangsungan konektivitas digital nasional.
Sekretaris Jenderal APJATEL Zulfi Hadi mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun solusi bersama melalui dialog dan harmonisasi kebijakan.
“Penataan jaringan telekomunikasi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang didukung harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Zulfi.
APJATEL menilai harmonisasi regulasi menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim investasi telekomunikasi yang sehat, efisien, dan tetap mendukung percepatan transformasi digital nasional sesuai amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
(wbs)
Lihat Juga :
