Jelang Pilkada Serentak, Kominfo Bentuk Satgas Anti Hoaks
loading...
Kominfo segera membentuk tim Satuan Tugas Anti Hoaks untuk Pilkada Serentak. Foto/Indepndent Institute
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Hoaks untuk mencegah tersebarnya berita bohong terkait Pilkada Serentak 2024.
Sehubungan dengan hal ini Kominfo menggandeng sejumlah platform media sosial yang ada di Indonesia. Mereka diminta berkomitmen mencegah tersebarnya berita bohong secara cepat.
“Dengan platform itu, baru kemarin kita rapatnya, semua platform kita kumpulkan agar hoaks itu juga secara aktif oleh platformnya dimitigasi,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo Prabu Revolusi di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024).
Prabu menjelaskan Satgas yang dibentuk Kominfo akan memberikan nama semua calon kepala daerah kepada platform media sosial. Sehingga, platform tersebut dapat secara aktif memeriksa fakta dan mencegah adanya informasi hoaks tanpa menunggu laporan mengingat, sebaran berita bohong melalui media sosial sangat cepat dan mudah dipercaya oleh masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat yang bisa berujung pada aksi kekerasan.
“Hoaks itu juga secara aktif oleh patformnya dimitigasi, jadi bukan dari pemerintah saja, tapi juga platform aktif melakukan tagging pada hoaks,” ujar Prabu.
Satgas yang akan dibentuk Kementerian Kominfo diungkapkan Prabu akan diresmikan dalam beberapa pekan ke depan. Setidaknya, sudah ada enam platform yang siap berkomitmen untuk pencegahan berita bohong. “Yang sudah kemarin, kami undang dan berkomitmen itu ada YouTube, Meta, TikTok, Google, Snack, dan X,” katanya.
Prabu mengatakan bahwa informasi yang tersebar di media sosial tidak ada pihak lain yang mengawasi. Berbeda dengan media mainstream yang telah melewati proses panjang, disebut 'gate keeping'.
"Kalau sama content creator enggak bisa kita konfirmasi kalau ada yang salah, atau sama netizen, itu kan nggak bisa, sebagian robot, gimana coba ini. Berbeda dengan medua mainstream yang sudah melewati proses gate keeping," ucapnya.
Sehubungan dengan hal ini Kominfo menggandeng sejumlah platform media sosial yang ada di Indonesia. Mereka diminta berkomitmen mencegah tersebarnya berita bohong secara cepat.
“Dengan platform itu, baru kemarin kita rapatnya, semua platform kita kumpulkan agar hoaks itu juga secara aktif oleh platformnya dimitigasi,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo Prabu Revolusi di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024).
Prabu menjelaskan Satgas yang dibentuk Kominfo akan memberikan nama semua calon kepala daerah kepada platform media sosial. Sehingga, platform tersebut dapat secara aktif memeriksa fakta dan mencegah adanya informasi hoaks tanpa menunggu laporan mengingat, sebaran berita bohong melalui media sosial sangat cepat dan mudah dipercaya oleh masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat yang bisa berujung pada aksi kekerasan.
Baca Juga
“Hoaks itu juga secara aktif oleh patformnya dimitigasi, jadi bukan dari pemerintah saja, tapi juga platform aktif melakukan tagging pada hoaks,” ujar Prabu.
Satgas yang akan dibentuk Kementerian Kominfo diungkapkan Prabu akan diresmikan dalam beberapa pekan ke depan. Setidaknya, sudah ada enam platform yang siap berkomitmen untuk pencegahan berita bohong. “Yang sudah kemarin, kami undang dan berkomitmen itu ada YouTube, Meta, TikTok, Google, Snack, dan X,” katanya.
Baca Juga
Prabu mengatakan bahwa informasi yang tersebar di media sosial tidak ada pihak lain yang mengawasi. Berbeda dengan media mainstream yang telah melewati proses panjang, disebut 'gate keeping'.
"Kalau sama content creator enggak bisa kita konfirmasi kalau ada yang salah, atau sama netizen, itu kan nggak bisa, sebagian robot, gimana coba ini. Berbeda dengan medua mainstream yang sudah melewati proses gate keeping," ucapnya.
(msf)
Explore More