Data PDN Dienkripsi Ransomware Tidak Ada Backup, DPR: Kebodohan!
Jum'at, 28 Juni 2024 - 08:00 WIB
loading...
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang mencecar Kominfo dan BSSN dalam Rapat Kerja Komisi I DPR pada Kamis, 27 Juni 2024. Foto: DPR
A
A
A
JAKARTA - DPR mencecar BSSN dan Kominfo terkait kelalaian hingga menyebabkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware Brainchiper yang mengenkripsi data-data penting milik kementerian/lembaga. Parahnya lagi, data yang bisa diselamatkan hanya 2 persen saja dan tidak ada backup atau rekam cadang data yang ada.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui tak memiliki back-up atau cadangan data.
Sehingga, data-data yang riskan hilang tidak bisa dikembalikan, yang bisa membuat negara mengalami kerugian besar.
Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/024).
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang mendengar pernyataan tersebut merasa bahwa itu merupakan suatu kebodohan.
Menurutnya, Kominfo dan BSSN harusnya sudah menyadari akan serangan-serangan siber dan memiliki cadangan data agar tidak terjadi hal yang tak diharapkan.
"Kalau tidak ada backup, bukan tata kelola, Pak. Kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen (data yang diselamatkan), berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak," ujar Meutya seperti dikutip dalam kanal YouTube Komisi I DPR RI.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui tak memiliki back-up atau cadangan data.
Sehingga, data-data yang riskan hilang tidak bisa dikembalikan, yang bisa membuat negara mengalami kerugian besar.
Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/024).
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang mendengar pernyataan tersebut merasa bahwa itu merupakan suatu kebodohan.
Menurutnya, Kominfo dan BSSN harusnya sudah menyadari akan serangan-serangan siber dan memiliki cadangan data agar tidak terjadi hal yang tak diharapkan.
"Kalau tidak ada backup, bukan tata kelola, Pak. Kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen (data yang diselamatkan), berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak," ujar Meutya seperti dikutip dalam kanal YouTube Komisi I DPR RI.
Lihat Juga :
