Kalah Bersaing, Drone DJI Bakal Dilarang Masuk Amerika
loading...
Jika undang-undang baru lolos, maka DJI tidak akan bisa berjualan produk mereka di Amerika. Foto: DJI
A
A
A
AMERIKA - Drone lansiran DJI bakal dilarang dijual di Amerika. Ini setelah Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat baru saja mengesahkan undang-undang baru yang berdampak terhadap penjualan drone di negara Paman Sam.
“Undang-Undang Penanggulangan Drone PKC” menjadi bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2025 (FY25 NDAA) Amerika Serikat.
Langkah Amerika yang “menghalang-halangi” produk China masuk ke negaranya memang bukan hal baru. Terjadi juga di industri otomotif.
Ini karena DJI yang berbasis di China saat ini menguasai lebih dari 70% pangsa pasar drone dunia. Tidak ada perusahaan Amerika yang bisa menyangi DJI.
Hal ini dianggap sebagai ancaman oleh anggota parlemen AS. Alasannya kurang lebih sama: keamanan.
6% saham DJI berada di tangan perusahaan milik China. Ini menimbulkan kekhawatiran, dianggap berdampak pada risiko keamanan nasional. Dan tentu saja, ada kekhawatiran yang lebih nyata bagi anggota parlemen AS bahwa kesuksesan DJI akan terus memperkuat ekonomi China.
Elise Stefanik, perwakilan Partai Republik dari New York yang mensponsori undang-undang anti-DJI, menyebut “DJI membawa risiko keamanan nasional yang tidak dapat diterima, dan sudah saatnya drone buatan China Komunis disingkirkan dari Amerika."
Ironisnya, militer dan kepolisian AS sudah menggunakan drone dalam penegakan hukum. Produk DJI juga telah digunakan dalam perang Rusia melawan Ukraina.
Undang-Undang Penanggulangan Drone PKC, bersama dengan sejumlah undang-undang hewan peliharaan dan pokok budaya lainnya, ada dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun ini.
NDAA sendiri harus disahkan setiap tahun. Parlemen AS telah mengesahkan RUU tersebut, termasuk Undang-Undang Penanggulangan Drone PKC, dan sekarang kita menunggu Senat untuk meloloskannya. Sehingga keduanya dapat digabungkan dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Biden.
Undang-undang ini tidak akan melarang penggunaan drone DJI yang sudah dibeli di Amerika Serikat, hanya penjualan produk DJI di AS saja.
RUU tersebut, meski populer di Kongres, masih memiliki peluang untuk dihentikan. Penduduk AS yang peduli dan tidak setuju dengan RUU tersebut harus menghubungi Senator AS mereka dan meminta agar Undang-Undang Penanggulangan Drone PKC dihapus dari NDAA.
Baca Juga: Keunggulan dan 3 Paket Penjualan Drone FPV DJI Avata 2, Mulai Rp6 Jutaan!
Meskipun tidak secara langsung menyerang China seperti beberapa langkah yang terkait dengan perang dagang AS-China atas semikonduktor, larangan DJI akan mengikuti tradisi tarif dan larangan terhadap perusahaan China yang sukses di AS.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken baru-baru ini mengatakan, "apa yang kami fokuskan hanyalah teknologi paling sensitif yang dapat mengancam keamanan kami. Kami tidak fokus pada pemutusan perdagangan, atau dalam hal ini yang terkaitdenganChina."
“Undang-Undang Penanggulangan Drone PKC” menjadi bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2025 (FY25 NDAA) Amerika Serikat.
Langkah Amerika yang “menghalang-halangi” produk China masuk ke negaranya memang bukan hal baru. Terjadi juga di industri otomotif.
Ini karena DJI yang berbasis di China saat ini menguasai lebih dari 70% pangsa pasar drone dunia. Tidak ada perusahaan Amerika yang bisa menyangi DJI.
Hal ini dianggap sebagai ancaman oleh anggota parlemen AS. Alasannya kurang lebih sama: keamanan.
6% saham DJI berada di tangan perusahaan milik China. Ini menimbulkan kekhawatiran, dianggap berdampak pada risiko keamanan nasional. Dan tentu saja, ada kekhawatiran yang lebih nyata bagi anggota parlemen AS bahwa kesuksesan DJI akan terus memperkuat ekonomi China.
Elise Stefanik, perwakilan Partai Republik dari New York yang mensponsori undang-undang anti-DJI, menyebut “DJI membawa risiko keamanan nasional yang tidak dapat diterima, dan sudah saatnya drone buatan China Komunis disingkirkan dari Amerika."
Ironisnya, militer dan kepolisian AS sudah menggunakan drone dalam penegakan hukum. Produk DJI juga telah digunakan dalam perang Rusia melawan Ukraina.
Undang-Undang Penanggulangan Drone PKC, bersama dengan sejumlah undang-undang hewan peliharaan dan pokok budaya lainnya, ada dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun ini.
NDAA sendiri harus disahkan setiap tahun. Parlemen AS telah mengesahkan RUU tersebut, termasuk Undang-Undang Penanggulangan Drone PKC, dan sekarang kita menunggu Senat untuk meloloskannya. Sehingga keduanya dapat digabungkan dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Biden.
Undang-undang ini tidak akan melarang penggunaan drone DJI yang sudah dibeli di Amerika Serikat, hanya penjualan produk DJI di AS saja.
RUU tersebut, meski populer di Kongres, masih memiliki peluang untuk dihentikan. Penduduk AS yang peduli dan tidak setuju dengan RUU tersebut harus menghubungi Senator AS mereka dan meminta agar Undang-Undang Penanggulangan Drone PKC dihapus dari NDAA.
Baca Juga: Keunggulan dan 3 Paket Penjualan Drone FPV DJI Avata 2, Mulai Rp6 Jutaan!
Meskipun tidak secara langsung menyerang China seperti beberapa langkah yang terkait dengan perang dagang AS-China atas semikonduktor, larangan DJI akan mengikuti tradisi tarif dan larangan terhadap perusahaan China yang sukses di AS.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken baru-baru ini mengatakan, "apa yang kami fokuskan hanyalah teknologi paling sensitif yang dapat mengancam keamanan kami. Kami tidak fokus pada pemutusan perdagangan, atau dalam hal ini yang terkaitdenganChina."
(dan)
Lihat Juga :
