Proyek Nimbus, Menguak Konspirasi Google dan Israel dalam Genosida di Gaza
loading...
A
A
A
“Operasi perang yang didefinisikan secara sempit hanya dapat dilanjutkan melalui infrastruktur komunikasi dan data yang lebih luas menjadi andalannya,” kata Lucy Suchman, profesor emerita antropologi sains dan teknologi di Universitas Lancaster.
Intinya, menyediakan infrastruktur tersebut untuk industri dan organisasi yang bertanggung jawab atas produksi dan penyebaran sistem senjata dapat dianggap terlibat dalam operasi perang meski tidak langsung.
Proyek Nimbus terbukti sangat kontroversial di dalam Google dan Amazon, memicu gelombang perlawanan karyawan yang belum pernah terlihat sejak kontroversi mengenai kontrak Google untuk mendukung program drone militer AS.
Sementara pekerja dari kedua perusahaan secara terbuka memprotes kontrak Nimbus. Menyusul aksi duduk anti-Nimbus yang diorganisir di kantor perusahaan di New York dan Sunnyvale, California. Google memecat 50 karyawan yang menurut mereka ikut serta dalam protes tersebut.
Pekerja teknologi menuntut hak untuk mengetahui bagaimana hasil kerja mereka akan digunakan. Mereka khawatir teknologi tersebut mungkin digunakan untuk hal-hal yang merugikan, termasuk perang.
Aktivis dan akademisi khawatir dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh Israel untuk menargetkan warga Palestina, sementara pakar hukum mengatakan penggunaan AI dalam perang melanggar hukum internasional . “Ada kekurangan transparansi yang mengejutkan mengenai apa yang tercakup dalam Proyek Nimbus ini, di luar penyediaan komputasi awan yang dapat dioperasikan dan komprehensif, yang pada dasarnya sistem penyimpanan data, manajemen data, dan berbagi data,” kata Ramesh Srinivasan, profesor di University of California, Los Angeles (UCLA), kepada Al Jazeera.
Data untuk pemerintah Israel, katanya, akan meluas ke tentara Israel. Jadi proyek ini menandai dan menyoroti hubungan langsung yang dimiliki perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat, tidak hanya dengan kompleks industri militer, tetapi juga dengan membantu dan mendukung pemerintah Israel.
Pada bulan Desember tahun lalu, sebagai tanggapan terhadap Proyek Nimbus, 1.700 karyawan mengirimkan petisi kepada CEO Amazon Andy Jassy. Mereka menyatakan bahwa “dengan menyediakan ekosistem cloud untuk sektor publik Israel, Amazon memperkuat kemampuan kecerdasan buatan dan pengawasan militer Israel yang digunakan untuk menekan aktivis Palestina dan memberlakukan pengepungan brutal di Gaza”.
Bukan hanya perusahaan teknologi komputasi awan yang menyediakan kontrak kepada militer Israel. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan minggu lalu oleh Universitas Brown, Roberto J Gonzalez, profesor antropologi budaya di Universitas Negeri San Jose, menjelaskan bagaimana perusahaan publik AS, Palantir Technologies, terlibat dengan Israel.
“Selama bertahun-tahun, Palantir memiliki beberapa kontrak dengan tentara Israel, dan memperpanjang dukungannya untuk Israel setelah perangnya melawan Hamas dimulai pada Oktober 2023,” kata Gonzalez dalam komentar yang diterbitkan pada 17 April.
Intinya, menyediakan infrastruktur tersebut untuk industri dan organisasi yang bertanggung jawab atas produksi dan penyebaran sistem senjata dapat dianggap terlibat dalam operasi perang meski tidak langsung.
Proyek Nimbus terbukti sangat kontroversial di dalam Google dan Amazon, memicu gelombang perlawanan karyawan yang belum pernah terlihat sejak kontroversi mengenai kontrak Google untuk mendukung program drone militer AS.
Sementara pekerja dari kedua perusahaan secara terbuka memprotes kontrak Nimbus. Menyusul aksi duduk anti-Nimbus yang diorganisir di kantor perusahaan di New York dan Sunnyvale, California. Google memecat 50 karyawan yang menurut mereka ikut serta dalam protes tersebut.
Pekerja teknologi menuntut hak untuk mengetahui bagaimana hasil kerja mereka akan digunakan. Mereka khawatir teknologi tersebut mungkin digunakan untuk hal-hal yang merugikan, termasuk perang.
Aktivis dan akademisi khawatir dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh Israel untuk menargetkan warga Palestina, sementara pakar hukum mengatakan penggunaan AI dalam perang melanggar hukum internasional . “Ada kekurangan transparansi yang mengejutkan mengenai apa yang tercakup dalam Proyek Nimbus ini, di luar penyediaan komputasi awan yang dapat dioperasikan dan komprehensif, yang pada dasarnya sistem penyimpanan data, manajemen data, dan berbagi data,” kata Ramesh Srinivasan, profesor di University of California, Los Angeles (UCLA), kepada Al Jazeera.
Data untuk pemerintah Israel, katanya, akan meluas ke tentara Israel. Jadi proyek ini menandai dan menyoroti hubungan langsung yang dimiliki perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat, tidak hanya dengan kompleks industri militer, tetapi juga dengan membantu dan mendukung pemerintah Israel.
Pada bulan Desember tahun lalu, sebagai tanggapan terhadap Proyek Nimbus, 1.700 karyawan mengirimkan petisi kepada CEO Amazon Andy Jassy. Mereka menyatakan bahwa “dengan menyediakan ekosistem cloud untuk sektor publik Israel, Amazon memperkuat kemampuan kecerdasan buatan dan pengawasan militer Israel yang digunakan untuk menekan aktivis Palestina dan memberlakukan pengepungan brutal di Gaza”.
Bukan hanya perusahaan teknologi komputasi awan yang menyediakan kontrak kepada militer Israel. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan minggu lalu oleh Universitas Brown, Roberto J Gonzalez, profesor antropologi budaya di Universitas Negeri San Jose, menjelaskan bagaimana perusahaan publik AS, Palantir Technologies, terlibat dengan Israel.
“Selama bertahun-tahun, Palantir memiliki beberapa kontrak dengan tentara Israel, dan memperpanjang dukungannya untuk Israel setelah perangnya melawan Hamas dimulai pada Oktober 2023,” kata Gonzalez dalam komentar yang diterbitkan pada 17 April.
Lihat Juga :
