Media Australia Menang Banyak, Google Guyur Jutaan Dolar untuk Berita
Kamis, 18 Februari 2021 - 13:47 WIB
Perusahaan media Australia mengeluh tidak diberi kompensasi yang adil untuk artikel dan konten lain, yang menghasilkan pendapatan iklan untuk platform seperti Google dan Facebook. Kini Google membayar konten berita mereka. Foto/Ist
SYDNEY - Hanya dalam beberapa pekan setelah Google mengancam angkat kaki dari Australia lantaran harus membayar berita yang ditampilkan di platform-nya, Google tiba-tiba menghujani uang para pengkritiknya di sana.
Google telah berusaha untuk menumpulkan dampaknya dengan membuat kesepakatan sendiri dengan perusahaan media, termasuk mengucurkan dana puluhan juta dolar per tahun. Sebelumnya, perusahaan media Australia telah mengeluh selama bertahun-tahun bahwa mereka tidak diberi kompensasi yang adil untuk artikel dan konten lain, yang menghasilkan pendapatan iklan untuk platform seperti Google dan Facebook . Keluhan yang sebagian besar diabaikan oleh perusahaan teknologi global lainnya.
Kepanikan Google untuk segera membayar kompensasi di Australia, menunjukkan bagaimana peraturan di sebuah negara dapat secara tajam mengubah perilaku raksasa teknologi global yang tumbuh dengan impunitas di negara asalnya, Amerika Serikat.
Padahal, di AS jurnalisme tampaknya memiliki lebih sedikit teman di lingkungan kekuasaan. Di sana, momentum regulasi telah bergerak ke arah lain, berfokus pada potensi kasus anti-trust atau undang-undang yang akan meminta pertanggungjawaban perusahaan media atas apa yang diberitakan di platform mereka.
“Eksperimen regulasi Australia sangat menarik. Jika berhasil, saya pikir akan diikuti oleh beberapa negara lain, tetapi saya ragu AS akan berada di daftar tersebut,” kata Daniel Gervais, mantan pejabat hukum di Organisasi Perdagangan Dunia yang sekarang mengajar di Vanderbilt Law School di Tennessee, dikutip dari The New York Times, Kamis (18/2/2021).
Sepertinya tidak mengherankan jika Pemerintah Australia melihat perusahaan teknologi AS seperti Google mendapat dukungan dibandingkan media nasional di sana. Karena dinilai tidak melakukan kebaikan apa pun dengan mencoba menghindar dari pajak daerah.
“Kami (Australia) memiliki hal simbiosis yang aneh antara bisnis berita dan pemerintah saat ini,” kata Jim Minifie, ekonom Lateral Economics, sebuah perusahaan konsultan yang berspesialisasi dalam kebijakan publik digital.
Google telah berusaha untuk menumpulkan dampaknya dengan membuat kesepakatan sendiri dengan perusahaan media, termasuk mengucurkan dana puluhan juta dolar per tahun. Sebelumnya, perusahaan media Australia telah mengeluh selama bertahun-tahun bahwa mereka tidak diberi kompensasi yang adil untuk artikel dan konten lain, yang menghasilkan pendapatan iklan untuk platform seperti Google dan Facebook . Keluhan yang sebagian besar diabaikan oleh perusahaan teknologi global lainnya.
Kepanikan Google untuk segera membayar kompensasi di Australia, menunjukkan bagaimana peraturan di sebuah negara dapat secara tajam mengubah perilaku raksasa teknologi global yang tumbuh dengan impunitas di negara asalnya, Amerika Serikat.
Padahal, di AS jurnalisme tampaknya memiliki lebih sedikit teman di lingkungan kekuasaan. Di sana, momentum regulasi telah bergerak ke arah lain, berfokus pada potensi kasus anti-trust atau undang-undang yang akan meminta pertanggungjawaban perusahaan media atas apa yang diberitakan di platform mereka.
“Eksperimen regulasi Australia sangat menarik. Jika berhasil, saya pikir akan diikuti oleh beberapa negara lain, tetapi saya ragu AS akan berada di daftar tersebut,” kata Daniel Gervais, mantan pejabat hukum di Organisasi Perdagangan Dunia yang sekarang mengajar di Vanderbilt Law School di Tennessee, dikutip dari The New York Times, Kamis (18/2/2021).
Sepertinya tidak mengherankan jika Pemerintah Australia melihat perusahaan teknologi AS seperti Google mendapat dukungan dibandingkan media nasional di sana. Karena dinilai tidak melakukan kebaikan apa pun dengan mencoba menghindar dari pajak daerah.
“Kami (Australia) memiliki hal simbiosis yang aneh antara bisnis berita dan pemerintah saat ini,” kata Jim Minifie, ekonom Lateral Economics, sebuah perusahaan konsultan yang berspesialisasi dalam kebijakan publik digital.
(iqb)
tulis komentar anda