Kominfo Yakin Biaya Umrah Jadi Lebih Murah

JAKARTA - Pengembangan startup aplikasi umrah digital yang tengah digarap bersama antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi masih memicu polemik. Namun Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan bahwa konsep umrah digital tidak akan mematikan bisnis agen travel yang ada.

Dia justru menilai umrah digital merupakan bentuk kolaborasi yang baik. Imbasnya biaya umrah menjadi lebih murah. Selain itu jumlah peminat umrah ditargetkan bisa terus meningkat hingga 3 juta orang per tahun pada 10 tahun mendatang.

Dalam pengembangan ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggandeng Tokopedia dan Traveloka yang menjadi platform umrah digital. Kehadiran Traveloka dan Tokopedia tidak akan mematikan agen umrah karena keduanya juga bukan biro perjalanan umrah biasa yang memiliki izin. “Kata siapa (mematikan)? Orang belum. Nanti saya bicara. Tapi yang pasti tidak ada niatan menjadikan Tokopedia dan Traveloka untuk jadi biro perjalanan umrah,” tandas Rudiantara di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, kemarin.

Rudiantara menilai adanya kekhawatiran tersebut disebabkan kurangnya pemahaman atas program ini. Dengan kehadiran program ini mestinya para agen travel umrah berpikir lebih luas.

“Konsep platform itu sharing ekonomi. Sama kayak Gojek, yang punya motor siapa? Kan driver. Gofood yang punya restoran siapa? Ya restoran. Jadi konsep platform itu mengolaborasikan, menyinergikan ekosistem. Itu jadi platform,” jelasnya.

Untuk meredakan polemik ini Rudiantara segera menjelaskan detail program umrah digital ini ke berbagai pihak terkait. Ini dilakukan agar tidak lagi ada kesalahpahaman. “Nanti saya bicara detailnya,” ujar dia.

Proses bisnis kedua platform akan dikembangkan dalam setahun ini. Platform ini hanya membantu agen travel agar biaya umrah bisa lebih murah. Harapannya dalam 10 tahun ke depan Pemerintah Arab Saudi ingin jamaah umrah dari Indonesia bisa bertambah menjadi 3 juta orang per tahun dari saat ini yang hanya 1 juta orang. “Bagaimana mengelola tambahan 2 juta? Lha wong mengelola puluhan tahun yang hanya sejuta saja kalau cara pengelolaannya seperti ini, kita tidak akan bisa,” jelasnya.

Kominfo mengembangkan program ini dalam rangka untuk merespons tambahan jamaah umrah yang mencapai 2 juta per tahun pada 2030. Jika potensi ini tidak disiapkan secara dini, Indonesia hanya akan menjadi pasar. “Coba suatu saat nanti Facebook ada layanan umrah? Kita mau apa? Apa calon jamaah umrah kita biarkan untuk meng-apply lewat Facebook? Ya nggaklah, mendingan platform kita sendiri yang mengelola,” ujar Rudiantara.

Tak hanya Tokopedia dan Traveloka, Kominfo juga menggandeng startup-startup yang lain yang merupakan ekosistem. Rudiantara mengaku sebelum memperkenalkan konsep ini pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa saat ini pesatnya kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Kemajuan digital sudah menjadi tren dalam berbagai bidang, termasuk juga dalam urusan umrah dan haji. Namun dalam membuat kebijakan mengenai umrah digital yang sedang dilakukan pemerintah, harus pula memperhatikan Undang-Undang (UU) Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang belum lama ini disahkan. Karena itu sebaiknya kebijakan tersebut dikoordinasikan dengan berbagai stakeholder terkait.

”Jangan sampai kebijakan tersebut merugikan agen-agen travel yang ada. Dan yang harus diperhatikan juga calon jamaah umrahnya jangan sampai ada yang ditelantarkan sehingga harus ada penanggungjawabnya,” katanya.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan pihak travel pun dituntut untuk membuat terobosan-terobosan untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang ada. Menurut Ace, ibadah umrah merupakan perjalanan yang tidak seperti traveling biasa.

Karena itu Ace berharap sebelum direalisasi, kebijakan ini dikoordinasi dan dikaji secara mendalam. “Sebaiknya aturan mainnya disepakati bersama dengan menggandeng asosiasi haji dan umrah. Karena ini juga menyangkut soal tata cara ibadah umrah sehingga perlu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” katanya. (Dita Angga/Sudarsono/Abdul Rochim)