Apjatel Dukung Pembangunan Broadband di Bekasi
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Indonesia mendukung program pembangunan broadband di sejumlah kota Tanah Air. Salah satuya Bekasi, yang mencanangkan diri sebagai smart city.
Hal tersebut dibahas dalam workshop bertajuk ‘Rencana Pembangunan Infrastruktur Pasif Jaringan Telekomunikasi menuju Bekasi Smart City’ di Harris Hotel & Conventions Bekasi, Kamis (31/8/2017).
Upaya ini mendapat dukungan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bekasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta PT Jabar Telematika (Jabartel).
“Setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta pada saat ini Apjatel melangkahkan kaki ke Kotamadya Bekasi dengan harapan ada timbal balik positif dari pemerintah Kota Bekasi,” ujar Ketua Apjatel, Lukman Adjam, dalam keterangan tertulisnya yang dilansir Jumat (1/9/2017).
“Kendala Utama yang sering dihadapi adalah belum adanya pemahaman yang sama tentang pentingnya penempatan infrastruktur fiber optik serta keseragaman ketentuan & prosedur perijinan penempatan infrastruktur telekomunikasi di bagian Ruang Milik Jalan (RUMIJA) yang diharapkan dapat dibahas bersama pada setiap kesempatan dalam forum diskusi seperti ini,” tambah Lukman.
Workshop Apjatel di Kotamadya Bekasi ini dihadiri peserta dari berbagai lembaga mulai dari pemerintah daerah sampai dengan Praktisi Penyelenggara Layanan Telekomunikasi. Acara ini juga mengundang Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemenkominfo, Walikota Bekasi, Komisioner BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), dan Ketua Kadin Kota Bekasi.
Lukman mengatakan dDengan mempertemukan berbagai kepentingan diharapkan hasil workshop dapat merumuskan serta menyepakati ketentuan dan prosedur yang harus dijalankan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi broadband di wilayah Perkotaan oleh para Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku serta unsur estetika kota.
Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Apjatel mengungkapkan, salah satu penyebab ketidakmerataan infrastruktur broadband disebabkan oleh beberapa stakeholders telekomunikasi yang belum menyadari pentingnya pembangunan fasilitas bersama ini.
"Untuk itu, Apjatel gencar menghubungkan antar lembaga terkait agar senantiasa bahu membahu mewujudkan tujuan ini,” ucapnya.
Setelah pada 2016 sukses dalam pembangunan Sistem Jaringan Kabel Laut Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur yang akan menghubungkan seluruh wilayah kepulauan di Indonesia, langkah selanjutnya adalah mendukung usaha pemerintah mewujudkan Rencana Pita Lebar Indonesia (Broadband Indonesia) 2014-2019 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2014.
"Untuk mewujudkan program ini diperlukan langkah nyata dari seluruh stakeholder industri telekomunikasi dari informatika Indonesia," tandasnya.
Hal tersebut dibahas dalam workshop bertajuk ‘Rencana Pembangunan Infrastruktur Pasif Jaringan Telekomunikasi menuju Bekasi Smart City’ di Harris Hotel & Conventions Bekasi, Kamis (31/8/2017).
Upaya ini mendapat dukungan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bekasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta PT Jabar Telematika (Jabartel).
“Setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta pada saat ini Apjatel melangkahkan kaki ke Kotamadya Bekasi dengan harapan ada timbal balik positif dari pemerintah Kota Bekasi,” ujar Ketua Apjatel, Lukman Adjam, dalam keterangan tertulisnya yang dilansir Jumat (1/9/2017).
“Kendala Utama yang sering dihadapi adalah belum adanya pemahaman yang sama tentang pentingnya penempatan infrastruktur fiber optik serta keseragaman ketentuan & prosedur perijinan penempatan infrastruktur telekomunikasi di bagian Ruang Milik Jalan (RUMIJA) yang diharapkan dapat dibahas bersama pada setiap kesempatan dalam forum diskusi seperti ini,” tambah Lukman.
Workshop Apjatel di Kotamadya Bekasi ini dihadiri peserta dari berbagai lembaga mulai dari pemerintah daerah sampai dengan Praktisi Penyelenggara Layanan Telekomunikasi. Acara ini juga mengundang Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemenkominfo, Walikota Bekasi, Komisioner BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), dan Ketua Kadin Kota Bekasi.
Lukman mengatakan dDengan mempertemukan berbagai kepentingan diharapkan hasil workshop dapat merumuskan serta menyepakati ketentuan dan prosedur yang harus dijalankan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi broadband di wilayah Perkotaan oleh para Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku serta unsur estetika kota.
Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Apjatel mengungkapkan, salah satu penyebab ketidakmerataan infrastruktur broadband disebabkan oleh beberapa stakeholders telekomunikasi yang belum menyadari pentingnya pembangunan fasilitas bersama ini.
"Untuk itu, Apjatel gencar menghubungkan antar lembaga terkait agar senantiasa bahu membahu mewujudkan tujuan ini,” ucapnya.
Setelah pada 2016 sukses dalam pembangunan Sistem Jaringan Kabel Laut Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur yang akan menghubungkan seluruh wilayah kepulauan di Indonesia, langkah selanjutnya adalah mendukung usaha pemerintah mewujudkan Rencana Pita Lebar Indonesia (Broadband Indonesia) 2014-2019 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2014.
"Untuk mewujudkan program ini diperlukan langkah nyata dari seluruh stakeholder industri telekomunikasi dari informatika Indonesia," tandasnya.
(dmd)