Kominfo Pastikan Tutup Konten Ajaran Radikalisme
Jum'at, 14 Juli 2017 - 16:00 WIB
Kominfo Pastikan Tutup Konten Ajaran Radikalisme
A
A
A
BANDUNG - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengancam bakal segera menutup penyedia platform (media sosial) yang menyebarkan radikalisme.
"Sejak 2016, permintaan kami kepada penyedia platform hanya dipenuhi 50%. Kalau tidak ada perbaikan, kami akan sangat pertimbangkan untuk menutup (penyedia plaform)," ancam Rudiantara saat hadir pada Deklarasi Anti Radikalisme di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (14/7/2017).
Menurut dia, penyedia platform harus ikut menjaga iklim yang kondusif di Indonesia. Media sosial, lanjut dia, harus digunakan untuk kepentingan positif. Bukan untuk menyebarkan paham radikalisme atau kegiatan negatif lainnya.
Langkah penutupan, diakui dia, tidak bisa dilakukan serta merta. Namun pemerintah bisa melarang masyarakat Indonesia memasang iklan pada penyedia platform. Langkah itu diharapkan bisa menghentkan kegiatan bisnis mereka.
Diakui dia, tidak mudah mengontrol situs dan media sosial seiring berkembangnya teknologi komunikasi. Namun, teknologi komunikasi dapat berefek positif atau negatif. Masyarakat diharapkan mengambil sisi positifnya.
"Sebenarnya, kami tidak ingin menutup medsos, yang di dalamnya terdapat video file sharing. Kami lebih mengedepankan kerja sama. Untuk itu, kami meminta para penyedia platform, tahun ini, membuka kantor di Indonesia, bukan berupa consulting services company. Ini supaya terciptanya stabilitas dan kondusivitas di negara ini, termasuk dalam hal bisnis," paparnya.
"Sejak 2016, permintaan kami kepada penyedia platform hanya dipenuhi 50%. Kalau tidak ada perbaikan, kami akan sangat pertimbangkan untuk menutup (penyedia plaform)," ancam Rudiantara saat hadir pada Deklarasi Anti Radikalisme di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (14/7/2017).
Menurut dia, penyedia platform harus ikut menjaga iklim yang kondusif di Indonesia. Media sosial, lanjut dia, harus digunakan untuk kepentingan positif. Bukan untuk menyebarkan paham radikalisme atau kegiatan negatif lainnya.
Langkah penutupan, diakui dia, tidak bisa dilakukan serta merta. Namun pemerintah bisa melarang masyarakat Indonesia memasang iklan pada penyedia platform. Langkah itu diharapkan bisa menghentkan kegiatan bisnis mereka.
Diakui dia, tidak mudah mengontrol situs dan media sosial seiring berkembangnya teknologi komunikasi. Namun, teknologi komunikasi dapat berefek positif atau negatif. Masyarakat diharapkan mengambil sisi positifnya.
"Sebenarnya, kami tidak ingin menutup medsos, yang di dalamnya terdapat video file sharing. Kami lebih mengedepankan kerja sama. Untuk itu, kami meminta para penyedia platform, tahun ini, membuka kantor di Indonesia, bukan berupa consulting services company. Ini supaya terciptanya stabilitas dan kondusivitas di negara ini, termasuk dalam hal bisnis," paparnya.
(wbs)
