Pemerintah Harus Bangun Ekosistem Sebelum Berlakukan TKDN

Selasa, 01 November 2016 - 12:24 WIB
Pemerintah Harus Bangun Ekosistem Sebelum Berlakukan TKDN
Pemerintah Harus Bangun Ekosistem Sebelum Berlakukan TKDN
A A A
YOGYAKARTA - Pabrikan smartphone di Indonesia mengaku siap melaksanakan ketentuan pemerintah yang mengharuskan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada perangkat mereka sebesar 30%. Hanya saja, pabrikan mengajukan beberapa persyaratan sebelum aturan tersebut benar-benar diberlakukan oleh pemerintah.

Media Engangement PT Indonesia Oppo Electronics, Aryo Meidianto A mengatakan, berapapun ketentuan TKDN yang akan diberlakukan pemerintah, pada dasarnya pabrikan smartphone di Indonesia siap memenuhinya. Hanya saja, saat ini masih ada berbagai kendala terkait dengan ketersediaan sparepart (komponen) dari dalam negeri.

“Komponen dalam negeri, ini yang harus dipertimbangkan. Ada tiga produk smartphone merek global yang melakukan produksi di Indonesia, salah satunya adalah Oppo,”tutur Aryo saat di Yogyakarta belum lama ini.

Karena diproduksi di dalam negeri dan juga melakukan ekspor, selain memenuhi aturan TKDN yang telah ditetap oleh pemerintah pabrikan juga harus memperhatikan kualitas. Dalam hal ini Oppo harus benar-benar memastikan jika komponen pendukung dalam perangkat tersebut juga harus sesuai standar yang ditetapkan oleh pabrikan.

Selama ini, Aryo tidak menampik kalau komponen yang digunakan Oppo berasal dari luar negeri karena sesuai standar yang diinginkan. Saat ini hanya ada satu pabrik komponen smartphone di Indonesia yaitu pabrik yang berada di Pulau Batam.

“Pabrik yang ada di Batam itu baru, jadi kami masih mempertanyakan kualitasnya. Meski sebenarnya tidak meragukan hasil dari pabrikan komponen lokal, pihaknya tetap harus memastikan kualitas. Apakah benar-benar handal dan mampu dipertanggungjawabkan atau tidak ”ungkapnya.

Aryo menandaskan, selama ini memang ekosistem untuk menerapkan TKDN tersebut belum diciptakan oleh pemerintah, khususnya untuk industri smartphone. Selama ini kepastian itu belum jelas dan pemerintah belum melakukan dukungan 100%. Hal ini berbedan dengan industri automotif yang sudah mulai terbangun ekosistemnya.
(dol)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.5524 seconds (0.1#10.140)