Sebaiknya Priotaskan Bangun Jaringan daripada Pangkas Biaya Interkoneksi
Kamis, 09 Juni 2016 - 16:47 WIB
Sebaiknya Priotaskan Bangun Jaringan daripada Pangkas Biaya Interkoneksi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) Rudiantara hendaknya memprioritaskan pembangunan jaringan telekomunikasi hingga menjangkau daerah terpencil. Sehingga rakyat di daerah bisa menikmati perkembangan teknologi informasi serta memudahkan komunikasi dengan cepat dan murah.
Sebab sampai saat ini masih banyak ketimpangan, dalam arti masih banyak masyarakat di daerah yang belum bisa menikmati jaringan internet sehingga sulit berhubungan dengan dunia lain.
Desakan ini disampaikan Ketua Komite I DPD RI yang membidangi pemerintahan daerah dan juga permasalahan daerah di perbatasan, Achmad Muqowam dan Ketua Komite II DPD RI yang membidangi antara lain, perhubungan, pekerjaan umum, dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, Parlindungan Purba.
Hal di atas terkait dengan kebijakan Menkoinfo Rudiantara yang akan memangkas biaya interkoneksi karena ingin membuat panggilan lintas operator itu mendekati biaya panggilan telepon ke sesama jaringan operator (on-net).
Achmad Muqowam mengatakan, Rudiantara harus menjelaskan ke publik rencana kebijakan yang akan diputuskan, apakah dengan memangkas biaya interkoneksi itu berdampak positif atau menguntungkan.
“Jika dianggap menguntungkan, lalu siapa yang diuntungkan dan sebaliknya jika ada pengaruh negatif atau kerugian, bagaimana menjelaskannya. Ini yang harus diungkap ke publik,” katanya.
Secara spesifik, Muqowam mengatakan, apakah kebijakan yang akan diambil Menteri Rudiantara itu menguntungkan masyarakat atau menguntungkan daerah? Jangan sampai lanjut mantan politisi PPP, kebijakan memangkas biaya interkoneksi justru menimbulkan prokontra di masyarakat .
“Bagi kita, yang utama dan prioritas adalah bagaimana pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet itu bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok pedesaan. Jadi, jangkauan telekomunikasi dan informasi bisa lebih jauh menembus batas –batas daerah, sehingga jarak antara daerah-kota semakin dekat dari sisi komunikasi,” tandas Muqowam.
Perluas Jaringan
Penegasan senada dikemukakan Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba. Dia menyarankan agar perluasan jaringan harus menjadi prioritas utama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jika jaringan telekomunikasi sudah meluas dan menjangkau seluruh daerah, maka masyarakat akan semakin dimudahkan dan diuntungkan.
Sayangnya hal itu masih sangat jauh dari harapan. Parlindungan juga mengusulkan agar kebijakan Menkoinfo dikaji benar secara mendalam dampaknya bagi masyarakat daerah.
“Fokus kita kan masyarakat di daerah yang selama ini banyak tertinggal dari sisi telekomunikasi dan juga listrik. Asal tahu saja, masih banyak desa dan kecamatan di Sumut dan daerah lain yang belum teraliri listrik, bagaimana dengan komunikasinya? Sama saja” kata Parlindungan.
Parlindungan mencontohkan bagaimana di kapal besar Pelni yang membawa ribuan penumpang untuk mudik dari Batam ke Medan, internet sangat mahal dan sulit. “Ini kan sangat menyusahkan masyarakat.” kata Parlindungan
Sebab sampai saat ini masih banyak ketimpangan, dalam arti masih banyak masyarakat di daerah yang belum bisa menikmati jaringan internet sehingga sulit berhubungan dengan dunia lain.
Desakan ini disampaikan Ketua Komite I DPD RI yang membidangi pemerintahan daerah dan juga permasalahan daerah di perbatasan, Achmad Muqowam dan Ketua Komite II DPD RI yang membidangi antara lain, perhubungan, pekerjaan umum, dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, Parlindungan Purba.
Hal di atas terkait dengan kebijakan Menkoinfo Rudiantara yang akan memangkas biaya interkoneksi karena ingin membuat panggilan lintas operator itu mendekati biaya panggilan telepon ke sesama jaringan operator (on-net).
Achmad Muqowam mengatakan, Rudiantara harus menjelaskan ke publik rencana kebijakan yang akan diputuskan, apakah dengan memangkas biaya interkoneksi itu berdampak positif atau menguntungkan.
“Jika dianggap menguntungkan, lalu siapa yang diuntungkan dan sebaliknya jika ada pengaruh negatif atau kerugian, bagaimana menjelaskannya. Ini yang harus diungkap ke publik,” katanya.
Secara spesifik, Muqowam mengatakan, apakah kebijakan yang akan diambil Menteri Rudiantara itu menguntungkan masyarakat atau menguntungkan daerah? Jangan sampai lanjut mantan politisi PPP, kebijakan memangkas biaya interkoneksi justru menimbulkan prokontra di masyarakat .
“Bagi kita, yang utama dan prioritas adalah bagaimana pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet itu bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok pedesaan. Jadi, jangkauan telekomunikasi dan informasi bisa lebih jauh menembus batas –batas daerah, sehingga jarak antara daerah-kota semakin dekat dari sisi komunikasi,” tandas Muqowam.
Perluas Jaringan
Penegasan senada dikemukakan Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba. Dia menyarankan agar perluasan jaringan harus menjadi prioritas utama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jika jaringan telekomunikasi sudah meluas dan menjangkau seluruh daerah, maka masyarakat akan semakin dimudahkan dan diuntungkan.
Sayangnya hal itu masih sangat jauh dari harapan. Parlindungan juga mengusulkan agar kebijakan Menkoinfo dikaji benar secara mendalam dampaknya bagi masyarakat daerah.
“Fokus kita kan masyarakat di daerah yang selama ini banyak tertinggal dari sisi telekomunikasi dan juga listrik. Asal tahu saja, masih banyak desa dan kecamatan di Sumut dan daerah lain yang belum teraliri listrik, bagaimana dengan komunikasinya? Sama saja” kata Parlindungan.
Parlindungan mencontohkan bagaimana di kapal besar Pelni yang membawa ribuan penumpang untuk mudik dari Batam ke Medan, internet sangat mahal dan sulit. “Ini kan sangat menyusahkan masyarakat.” kata Parlindungan
(dol)
