Bangun Pusat Data di Singapura, Bisa Ancam Indonesia
Selasa, 16 Juni 2015 - 15:37 WIB
Bangun Pusat Data di Singapura, Bisa Ancam Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno membangun pusat data pemerintah di Singapura, menuai kontroversi. Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber CISSReC, Pratama Persadha menilai, langkah yang diambil Menteri BUMN untuk mewujudkan e-Goverment ini sangat membahayakan kedaulatan NKRI.
“Kebijakan membangun pusat data pemerintah di Singapura ini tak kalah bahaya seperti saat Indosat dijual dahulu,” ungkapnya dalam keterangan resminya, Selasa (16/6/2015).
Menurut mantan Ketua Tim IT Lembaga Sandi Negara untuk Kepresidenan ini, pusat data pemerintah memegang peran sangat vital. Terlebih lagi upaya digitalisasi yang dilakukan lewat program e-Goverment, membuat segala macam data dan sistem mulai terintegrasi. Artinya data yang ada harus dilindungi, terutama dari asing.
“Bila benar dibangun di Singapura, ini sama saja tindakan bunuh diri. Karena siapapun yang bisa mengakses secara fisik ke server dan jaringan, dia bisa melakukan apapun terhadap isi server atau jaringan tersebut," ucap Pratama.
Dia memaparkan, tindakan terlarang tersebut meliputi pencurian data, monitoring lalu lintas data, pengopian data server. Tidak sampai di situ, bahkan "merela" bisa dengan mudah melakukan pengrusakan terhadap semua data dan sistem jaringan.
“Kita dulu ribut luar biasa karena server e-KTP yang bisa diakses dari luar negeri. Sekarang sebaiknya pemerintah jangan melakukan langkah serupa,” tegas Pratama.
Dia menambahkan, sebaiknya pemerintah mempercayakan pembangunan pusat data di dalam negeri. Dengan pusat data di dalam negeri, nantinya bila ada masalah maupun pengecekan tidak merepotkan, karena tidak perlu penyesuaian hukum seperti di Singapura.
“Yang paling riskan adalah aspek keamanan. Siapa yang bisa jamin data kita di Singapura tidak bisa diakses mereka. SDM di Indonesia sangat mampu untuk mengamankan data penting milik pemerintah,” kata Pratama.
Dia menjelaskan, dalam era yang serba digital ini pemerintah harus hati-hati dalam menelurkan kebijakan. Kalau memang alasan Menteri BUMN prasarana dan keamanan di Singapura lebih baik, itu juga tidak bisa jadi acuan.
“Tidak mahal untuk membangun pusat data pemerintahan di dalam negeri. Mungkin seminggu saja subsidi bbm dialihkan untuk pembangunan pusat data pemerintah, yang cukup hebat dan bisa bertahan selama 10 tahun atau lebih di Indonesia,” terang Pratama.
Menurutnya, pemerintah bisa mengintegrasikan kehadiran Badan Cyber Nasional nantinya untuk ikut mengamankan pusat data pemerintah. “Jadi kalau BCN sudah lahir tapi pusat data pemerintah ada di Singapura, itu kan sebenarnya aneh. Karena itu pemerintah perlu meninjau kembali pembangunan pusat data di Singapura tersebut,” pungkas Pratama.
“Kebijakan membangun pusat data pemerintah di Singapura ini tak kalah bahaya seperti saat Indosat dijual dahulu,” ungkapnya dalam keterangan resminya, Selasa (16/6/2015).
Menurut mantan Ketua Tim IT Lembaga Sandi Negara untuk Kepresidenan ini, pusat data pemerintah memegang peran sangat vital. Terlebih lagi upaya digitalisasi yang dilakukan lewat program e-Goverment, membuat segala macam data dan sistem mulai terintegrasi. Artinya data yang ada harus dilindungi, terutama dari asing.
“Bila benar dibangun di Singapura, ini sama saja tindakan bunuh diri. Karena siapapun yang bisa mengakses secara fisik ke server dan jaringan, dia bisa melakukan apapun terhadap isi server atau jaringan tersebut," ucap Pratama.
Dia memaparkan, tindakan terlarang tersebut meliputi pencurian data, monitoring lalu lintas data, pengopian data server. Tidak sampai di situ, bahkan "merela" bisa dengan mudah melakukan pengrusakan terhadap semua data dan sistem jaringan.
“Kita dulu ribut luar biasa karena server e-KTP yang bisa diakses dari luar negeri. Sekarang sebaiknya pemerintah jangan melakukan langkah serupa,” tegas Pratama.
Dia menambahkan, sebaiknya pemerintah mempercayakan pembangunan pusat data di dalam negeri. Dengan pusat data di dalam negeri, nantinya bila ada masalah maupun pengecekan tidak merepotkan, karena tidak perlu penyesuaian hukum seperti di Singapura.
“Yang paling riskan adalah aspek keamanan. Siapa yang bisa jamin data kita di Singapura tidak bisa diakses mereka. SDM di Indonesia sangat mampu untuk mengamankan data penting milik pemerintah,” kata Pratama.
Dia menjelaskan, dalam era yang serba digital ini pemerintah harus hati-hati dalam menelurkan kebijakan. Kalau memang alasan Menteri BUMN prasarana dan keamanan di Singapura lebih baik, itu juga tidak bisa jadi acuan.
“Tidak mahal untuk membangun pusat data pemerintahan di dalam negeri. Mungkin seminggu saja subsidi bbm dialihkan untuk pembangunan pusat data pemerintah, yang cukup hebat dan bisa bertahan selama 10 tahun atau lebih di Indonesia,” terang Pratama.
Menurutnya, pemerintah bisa mengintegrasikan kehadiran Badan Cyber Nasional nantinya untuk ikut mengamankan pusat data pemerintah. “Jadi kalau BCN sudah lahir tapi pusat data pemerintah ada di Singapura, itu kan sebenarnya aneh. Karena itu pemerintah perlu meninjau kembali pembangunan pusat data di Singapura tersebut,” pungkas Pratama.
(dyt)
