Antisipasi Serangan Siber yang Meningkat, OMSP Diminta Lebih Diperkuat
Jum'at, 20 Januari 2023 - 14:52 WIB
loading...
Antisipasi serangan siber di Indonesia, Rajaratnam School of International Studies (RSIS) menyelenggarakan Joint Online Workshop (Webinar) Indonesia Defence and Security Outlook 2023, Jumat (20/1/2023). FOTO/ DOK SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejak personal computer (PC) dan jaringan internet berkembang, serangan siber terus bermunculan. Kala itu, jumlah serangan siber di
Indonesia mencapai ratusan per tahun.
BACA JUGA - Bank Utama Venezuela Digempur Serangan Siber
Angka itu pun terus meningkat secara signifikan. Terlebih, pelaku kejahatan siber semakin gencar melancarkan serangan ransomware. Serangan ini kerap menargetkan individu dan perusahaan.
Laporan bertajuk “Monitoring Keamanan Siber” yang dirilis Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) pada 2021 menyebutkan, terdapat lebih dari 1,6 miliar serangan siber di seluruh Indonesia.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai perlu meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan dan keamanan. Selain di luar tugas pertahanan eksternal, TNI juga disebut memiliki peran penting dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Dalam menelaah perkembangan dan proyeksi arah kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia ke depan, Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) bekerja sama dengan S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) menyelenggarakan Joint Online Workshop (Webinar) “Indonesia Defence and Security Outlook 2023, Jumat (20/1/2023).
Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto dalam pidato kuncinya menyampaikan terdapat arahan khusus dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan untuk mengkonsolidasikan informasi intelijen pertahanan.
![Antisipasi Serangan Siber yang Meningkat, OMSP Diminta Lebih Diperkuat]()
Untuk itu, ia memberikan rekomendasi untuk membuat gugus tugas (task force) intelijen pertahanan strategis yang khusus mengawasi perkembangan isu yang menjadi perhatian Presiden. Selain itu, ia juga merekomendasikan untuk mengoptimalisasikan arsitektur pertahanan regional.
“Yakni ASEAN Regional Forum, yang utamanya menguatkan confidence building measure (CBM) dan memanfaatkan diplomasi preventif melalui dialog antar pihak. Juga untuk mengadopsi teknologi termutakhir berkaca pada penggunaan rudal hipersonik di Perang Rusia-Ukraina yang menjadi sebuah tantangan baru dalam aspek pertahanan,” paparnya.
Sementara itu, Manajer Riset Kajian Pertahanan, Keamanan, & Konflik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Muhamad Harpin mengungkapkan, sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh OMSP di Indonesia pada dua aspek, yakni keamanan dan pembangunan.
Pada aspek keamanan tantangan akan berkutat terkait pengamanan terhadap separatisme, terorisme dan radikalisme, konflik komunal, dan bencana alam.
Sedangkan pada aspek pembangunan, relevansi/efektivitas OMSP akan dilihat lebih jauh peranannya terkait kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.
“OMSP juga berdampak terhadap perkembangan hubungan sipil-militer, utamanya terkait sekuritisasi krisis pangan, pengaruh politik, dan reformasi militer yang stagnan,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertahanan Mayjen Jonni Mahroza menyampaikan bahwa OMSP Indonesia mengikuti praktik umum di seluruh dunia dan memiliki legalitas dalam kebijakan pemerintah Indonesia berdasarkan penilaian objektif.
“OMSP Indonesia perlu dipahami per kasus mengingat karakteristik yang berbeda di setiap kasus. Saat ini belum ada perubahan signifikan atas perencanaan strategis pertahanan pelaksanaan OMSP pasca pandemi COVID-19,” katanya.
Tercatat, kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan perlengkapan pertahanan ditargetkan meningkat menjadi 60% pada 2024 dari 43% pada 2019.
Peningkatan tersebut utamanya berasal pada peningkatan ekspor produk industri pertahanan ataupun komponen dalam rantai pasok global serta pemeliharaan dan perawatan lokal.
Indonesia mencapai ratusan per tahun.
BACA JUGA - Bank Utama Venezuela Digempur Serangan Siber
Angka itu pun terus meningkat secara signifikan. Terlebih, pelaku kejahatan siber semakin gencar melancarkan serangan ransomware. Serangan ini kerap menargetkan individu dan perusahaan.
Laporan bertajuk “Monitoring Keamanan Siber” yang dirilis Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) pada 2021 menyebutkan, terdapat lebih dari 1,6 miliar serangan siber di seluruh Indonesia.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai perlu meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan dan keamanan. Selain di luar tugas pertahanan eksternal, TNI juga disebut memiliki peran penting dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Dalam menelaah perkembangan dan proyeksi arah kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia ke depan, Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) bekerja sama dengan S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) menyelenggarakan Joint Online Workshop (Webinar) “Indonesia Defence and Security Outlook 2023, Jumat (20/1/2023).
Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto dalam pidato kuncinya menyampaikan terdapat arahan khusus dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan untuk mengkonsolidasikan informasi intelijen pertahanan.
Untuk itu, ia memberikan rekomendasi untuk membuat gugus tugas (task force) intelijen pertahanan strategis yang khusus mengawasi perkembangan isu yang menjadi perhatian Presiden. Selain itu, ia juga merekomendasikan untuk mengoptimalisasikan arsitektur pertahanan regional.
“Yakni ASEAN Regional Forum, yang utamanya menguatkan confidence building measure (CBM) dan memanfaatkan diplomasi preventif melalui dialog antar pihak. Juga untuk mengadopsi teknologi termutakhir berkaca pada penggunaan rudal hipersonik di Perang Rusia-Ukraina yang menjadi sebuah tantangan baru dalam aspek pertahanan,” paparnya.
Sementara itu, Manajer Riset Kajian Pertahanan, Keamanan, & Konflik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Muhamad Harpin mengungkapkan, sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh OMSP di Indonesia pada dua aspek, yakni keamanan dan pembangunan.
Pada aspek keamanan tantangan akan berkutat terkait pengamanan terhadap separatisme, terorisme dan radikalisme, konflik komunal, dan bencana alam.
Sedangkan pada aspek pembangunan, relevansi/efektivitas OMSP akan dilihat lebih jauh peranannya terkait kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.
“OMSP juga berdampak terhadap perkembangan hubungan sipil-militer, utamanya terkait sekuritisasi krisis pangan, pengaruh politik, dan reformasi militer yang stagnan,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertahanan Mayjen Jonni Mahroza menyampaikan bahwa OMSP Indonesia mengikuti praktik umum di seluruh dunia dan memiliki legalitas dalam kebijakan pemerintah Indonesia berdasarkan penilaian objektif.
“OMSP Indonesia perlu dipahami per kasus mengingat karakteristik yang berbeda di setiap kasus. Saat ini belum ada perubahan signifikan atas perencanaan strategis pertahanan pelaksanaan OMSP pasca pandemi COVID-19,” katanya.
Tercatat, kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan perlengkapan pertahanan ditargetkan meningkat menjadi 60% pada 2024 dari 43% pada 2019.
Peningkatan tersebut utamanya berasal pada peningkatan ekspor produk industri pertahanan ataupun komponen dalam rantai pasok global serta pemeliharaan dan perawatan lokal.
(wbs)
Lihat Juga :
