Menkominfo: Serangan Siber, Konten Negatif, & Kebocoran Data Bakal Jadi Tantangan Pemilu 2024
loading...
Menteri Johnny mengaku tengah mempersiapkan langkah pencehanan serangan siber serta penanganan ruang digital jelang Pemilu 2024. Foto: dok Kominfo
A
A
A
JAKARTA - Serangan Siber , konten negatif, serta pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan jadi tantangan besar dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Menurutnya, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga lainnya untuk menjaga ruang digital agar tetap bersih dari konten negatif.
”Jelang Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, Kominfo bersama KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Polri, TNI, BSSN, BIN, bahkan Kemenpan RB, sedang mempersiapkan langkah pencegahan dan penanganan ruang digital dengan baik,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 bersama perwakilan kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).
Meminimalisir Gesekan
Menurut Johnny, Pemilu 2024 akan berlangsung di tengah situasi dunia yang penuh tantangan. Oleh karena itu, ruang digital harus dijaga dengan baik agar proses demokratisasi lebih berkualitas.
Hal itu dilakukan lewat koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah pencegahan, diantaranya melalui literasi digital dan penanganan konten negatif.
“Kita belajar dari beberapa pemilihan umum sebelumnya, baik itu Pilkada, Pileg, maupun Pilpres, yang berpotensi terjadi gesekan di antara masyarakat. Maka ruang digital perlu kita jaga bersama-sama. Kita bicarakan tentang langkah pencegahannya, karena ini berkaitan dengan data, terutama Pemilu kali ini yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelasnya.
Kebocoran Data
Menteri Johnny menyatakan perwakilan kementerian dan lembaga juga menyepakati agar sistem elektronik Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Komisi Pemilihan Umum secara khusus bisa dijaga keamanan sibernya.
“Kita minta juga kan untuk menguji keandalannya, sehingga bisa lebih punya daya tahan yang baik pada saat menghadapi pemilihan umum,” ujarnya.
Menkominfo juga menekankan ekosistem Pemilu, termasuk partai politik bisa ambil bagian dalam menciptakan suasana yang menggembirakan atau tidak menakutkan.
“Supaya rakyat ikut berpartisipasi, sehingga proses Pemilu legitimate. Hasilnya juga legitimate,”ungkapnya.
Menurutnya, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga lainnya untuk menjaga ruang digital agar tetap bersih dari konten negatif.
”Jelang Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, Kominfo bersama KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Polri, TNI, BSSN, BIN, bahkan Kemenpan RB, sedang mempersiapkan langkah pencegahan dan penanganan ruang digital dengan baik,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 bersama perwakilan kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).
Meminimalisir Gesekan
Menurut Johnny, Pemilu 2024 akan berlangsung di tengah situasi dunia yang penuh tantangan. Oleh karena itu, ruang digital harus dijaga dengan baik agar proses demokratisasi lebih berkualitas.
Hal itu dilakukan lewat koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah pencegahan, diantaranya melalui literasi digital dan penanganan konten negatif.
“Kita belajar dari beberapa pemilihan umum sebelumnya, baik itu Pilkada, Pileg, maupun Pilpres, yang berpotensi terjadi gesekan di antara masyarakat. Maka ruang digital perlu kita jaga bersama-sama. Kita bicarakan tentang langkah pencegahannya, karena ini berkaitan dengan data, terutama Pemilu kali ini yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelasnya.
Kebocoran Data
Menteri Johnny menyatakan perwakilan kementerian dan lembaga juga menyepakati agar sistem elektronik Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Komisi Pemilihan Umum secara khusus bisa dijaga keamanan sibernya.
“Kita minta juga kan untuk menguji keandalannya, sehingga bisa lebih punya daya tahan yang baik pada saat menghadapi pemilihan umum,” ujarnya.
Menkominfo juga menekankan ekosistem Pemilu, termasuk partai politik bisa ambil bagian dalam menciptakan suasana yang menggembirakan atau tidak menakutkan.
“Supaya rakyat ikut berpartisipasi, sehingga proses Pemilu legitimate. Hasilnya juga legitimate,”ungkapnya.
(dan)
Lihat Juga :
