Perseteruan Junta Militer Myanmar dan Facebook Makin Panas
loading...
A
A
A
NAYPYITAW - Perseteruan antara junta militer Myanmar dan Facebook semakin panas, setelah Tatmadaw (militer Myanmar) memutuskan untuk melarang iklan media sosial milik Mark Zuckerberg. Sebelumnya Facebook sejak Februari 2021 sudah melarang penggunaan akun Facebook dan Instagram oleh militer Myanmar.
Dikutip dari laman Mizzima, Senin (22/8/2022), juru bicara militer, Jenderal Zaw Min Tun mengatakan bahwa junta akan membatasi iklan Facebook di Myanmar, pada konferensi pers di Naypyitaw pada 17 Agustus 2022. Namun, dia tidak merinci bagaimana pembatasan itu akan diterapkan.
Diketahui Facebook telah melarang militer Myanmar menggunakan platform Facebook dan Instagram karena pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah. Facebook bahkan mengurangi distribusi semua konten di Halaman dan profil Facebook yang dijalankan oleh Militer Myanmar.
Keputusan itu sempat dipertanyakan pihak junta militer Myanmar. Dia juga mengeluh bahwa Facebook menghapus postingan Junta tentang kebangsaan, ras, dan agama. “Apa standar Facebook? Mengapa tim Facebook selalu menghapus posting kami?” katanya.
Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, junta milter telah membatasi akses di Myanmar ke Facebook dan situs media sosial lainnya seperti Instagram dan Twitter. Namun, pembatasan itu tidak sepenuhnya berhasil karena banyak orang yang masih bisa mengakses dengan menggunakan VPN.
Sejak kudeta, junta telah menangkap orang-orang karena mengkritik mereka di Facebook dan terus melakukannya. Pemutusan jaringan internet lebih sering terjadi di Myanmar setelah kudeta, terutama di daerah-daerah pertempuran dan konflik.
Pajak atas kartu SIM untuk ponsel, cara utama orang mengakses internet di Myanmar, telah meningkat sejak kudeta, begitu pula dengan biaya data seluler.
Dikutip dari laman Mizzima, Senin (22/8/2022), juru bicara militer, Jenderal Zaw Min Tun mengatakan bahwa junta akan membatasi iklan Facebook di Myanmar, pada konferensi pers di Naypyitaw pada 17 Agustus 2022. Namun, dia tidak merinci bagaimana pembatasan itu akan diterapkan.
Diketahui Facebook telah melarang militer Myanmar menggunakan platform Facebook dan Instagram karena pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah. Facebook bahkan mengurangi distribusi semua konten di Halaman dan profil Facebook yang dijalankan oleh Militer Myanmar.
Keputusan itu sempat dipertanyakan pihak junta militer Myanmar. Dia juga mengeluh bahwa Facebook menghapus postingan Junta tentang kebangsaan, ras, dan agama. “Apa standar Facebook? Mengapa tim Facebook selalu menghapus posting kami?” katanya.
Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, junta milter telah membatasi akses di Myanmar ke Facebook dan situs media sosial lainnya seperti Instagram dan Twitter. Namun, pembatasan itu tidak sepenuhnya berhasil karena banyak orang yang masih bisa mengakses dengan menggunakan VPN.
Sejak kudeta, junta telah menangkap orang-orang karena mengkritik mereka di Facebook dan terus melakukannya. Pemutusan jaringan internet lebih sering terjadi di Myanmar setelah kudeta, terutama di daerah-daerah pertempuran dan konflik.
Pajak atas kartu SIM untuk ponsel, cara utama orang mengakses internet di Myanmar, telah meningkat sejak kudeta, begitu pula dengan biaya data seluler.
(wib)