Rusia Larang Penggunaan Mata Uang Kripto dan NFT untuk Pembayaran Barang dan Jasa
Senin, 18 Juli 2022 - 09:20 WIB
loading...
Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani RUU yang melarang penggunaan aset digital, termasuk cryptocurrency (mata uang kripto) dan token yang tidak dapat dipertukarkan, untuk membayar barang dan jasa. Foto/Kremlin/Siliconangle
A
A
A
MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani RUU yang melarang penggunaan aset digital, termasuk cryptocurrency ( mata uang kripto ) dan token yang tidak dapat dipertukarkan, untuk membayar barang dan jasa. Undang-undang tersebut, muncul hampir tujuh bulan setelah bank sentral Rusia menyerukan larangan penggunaan dan penambangan mata uang kripto.
Untuk kepemilikan mata uang kripto dan aset digital tidak dilarang, melainkan membatasi cara penggunaannya. “Dilarang mentransfer atau menerima aset keuangan digital sebagai kontra-ketentuan untuk barang yang ditransfer, pekerjaan yang dilakukan, layanan yang diberikan, serta metode lain yang memungkinkan asumsi pembayaran oleh aset keuangan digital barang (karya, layanan), kecuali dalam kasus yang diatur oleh undang-undang federal,” demikian pernyataan undang-undang dikutip SINDOnews dari laman Siliconangle, Senin (18/7/2022).
Seruan untuk pelarangan pada bulan Januari diperdebatkan atas dasar bahwa aset digital menimbulkan ancaman bagi stabilitas keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Mata uang kripto juga memiliki aspek piramida keuangan karena pertumbuhan harganya sebagian besar didukung oleh permintaan dari pendatang baru ke pasar.
Baca juga; Perang dengan Rusia, Ukraina Terima Bantuan NFT dan Uang Kripto Rp239, 4 Miliar
“Pertumbuhan sangat tinggi dan nilai pasar cryptocurrency ditentukan terutama oleh permintaan spekulatif untuk pertumbuhan di masa depan, yang menciptakan gelembung,” kata bank sentral pada saat itu. Tidak jelas berapa banyak orang di Rusia yang akan terpengaruh oleh larangan baru tersebut.
Untuk kepemilikan mata uang kripto dan aset digital tidak dilarang, melainkan membatasi cara penggunaannya. “Dilarang mentransfer atau menerima aset keuangan digital sebagai kontra-ketentuan untuk barang yang ditransfer, pekerjaan yang dilakukan, layanan yang diberikan, serta metode lain yang memungkinkan asumsi pembayaran oleh aset keuangan digital barang (karya, layanan), kecuali dalam kasus yang diatur oleh undang-undang federal,” demikian pernyataan undang-undang dikutip SINDOnews dari laman Siliconangle, Senin (18/7/2022).
Seruan untuk pelarangan pada bulan Januari diperdebatkan atas dasar bahwa aset digital menimbulkan ancaman bagi stabilitas keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Mata uang kripto juga memiliki aspek piramida keuangan karena pertumbuhan harganya sebagian besar didukung oleh permintaan dari pendatang baru ke pasar.
Baca juga; Perang dengan Rusia, Ukraina Terima Bantuan NFT dan Uang Kripto Rp239, 4 Miliar
“Pertumbuhan sangat tinggi dan nilai pasar cryptocurrency ditentukan terutama oleh permintaan spekulatif untuk pertumbuhan di masa depan, yang menciptakan gelembung,” kata bank sentral pada saat itu. Tidak jelas berapa banyak orang di Rusia yang akan terpengaruh oleh larangan baru tersebut.
Lihat Juga :
